Akar Masalah Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Global

JAKARTA - Sepanjang tahun berjalan sampai 31 Juli, nilai mata uang nasional telah terkikis kurang lebih 8% berhadapan dengan dolar AS.

Penaikan suku bunga acuan BI Rate sebesar 100bps menuju level 5,75% pada Mei-Juni lalu rupanya cuma bisa meredam pergerakan kurs pada kisaran Rp18.000-an per USD.

Walau telah menembus level Rp18.000 per USD yang merupakan batas terendah semenjak krisis 1998, kondisi mata uang nasional belum berada dalam situasi krisis.

Suatu krisis mata uang dicirikan oleh depresiasi yang amat ekstrem, setidaknya 10% dalam kurun satu bulan atau 25-30% dalam jangka waktu satu tahun.

Pemerintah berulang kali menerangkan bahwa pelemahan kurs lebih disebabkan oleh tekanan dari luar, seperti dinamika geopolitik, kenaikan harga minyak, keperkasaan USD, penguatan imbal hasil US Treasury, serta faktor musiman.

Seandainya dorongan luar menjadi pemicu utama depresiasi kurs, tentulah mata uang negara tetangga di kawasan ASEAN bakal mengalami tekanan yang setara.

Realisasinya, sepanjang tahun berjalan Dollar Index cuma menguat sekitar 1,7%, jauh lebih tipis dibandingkan pelemahan nilai tukar nasional yang menyentuh 8%.

Pada periode yang sama, Ringgit Malaysia cuma terkoreksi sekitar 1%, sementara Dong Vietnam bergerak relatif stabil.

Kenyataan ini membuktikan bahwa penurunan kurs nasional tidak dapat diterangkan secara tunggal oleh faktor eksternal global.

Fluktuasi harga instrumen keuangan seperti nilai tukar dalam jangka pendek bergerak acak, sehingga tidak mudah menetapkan penyebab utamanya.

Untuk menguji apakah dorongan luar atau dalam negeri yang menekan kurs, perlu dilakukan perbandingan terhadap tren nilai tukar negara kawasan dalam jangka panjang, misalnya rentang 10 dan 20 tahun.

Dalam rentang 10 tahun belakangan, kurs nasional terkoreksi kisaran 37%.

Peso Filipina dan Dong Vietnam masing-masing mengalami penurunan sebesar 30% dan 18%.

Koreksi Ringgit Malaysia terbilang terbatas di angka 2%, dan Baht Thailand justru mencatatkan penguatan 5%.

Dalam jangka waktu 20 tahun, kurs nasional terdepresiasi hingga 98%, menjadi yang paling lemah di antara mata uang kawasan ASEAN sebagai pembanding.

Nilai Dong Vietnam tergerus kisaran 64%, Peso Filipina sekitar 19%, dan Ringgit Malaysia mendekati 12%.

Sekali lagi, Baht Thailand mampu mengalami apresiasi sebesar 11%.

Baik pada durasi 10 tahun maupun 20 tahun, terdapat satu hal yang konsisten: nilai tukar nasional melemah jauh lebih dalam dibandingkan mata uang pembanding di ASEAN.

Kendati mata uang Peso Filipina dan Dong Vietnam ikut melemah, tingkat penurunannya tidak separah yang dialami Indonesia.

Sangat jelas bahwa faktor luar serta gejolak musiman tidak memadai untuk menjelaskan arah depresiasi jangka panjang mata uang nasional.

Bahkan nilai tukar tetap mengalami penurunan meskipun sentimen eksternal terbilang suportif, seperti derasnya arus modal asing yang masuk dan melandainya suku bunga global pada rentang 2010-2019.

Inti persoalan dari kemerosotan kurs yang berkesinambungan ini adalah masalah struktural ekonomi: tingkat daya saing ekonomi nasional amat terbatas, khususnya pada sektor industri pengolahan.

Indonesia memang dominan sebagai pengirim komoditas mentah, namun tertinggal dalam pembuatan produk manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi.

Defisit neraca berjalan yang terus berulang mengindikasikan bahwa kebutuhan devisa nasional kerap melebihi kemampuan ekonomi dalam mencetak devisa.

Salah satu indikator penentu daya saing yakni produktivitas per tenaga kerja.

Produktivitas per pekerja Indonesia pada 2023 berada di kisaran US$30.

Angka produktivitas pekerja Malaysia dan Thailand berada di atas Indonesia, masing-masing sebesar US$76 dan US$39.

Sementara itu, produktivitas pekerja Filipina dan Vietnam berada di bawah Indonesia, yakni masing-masing US$26 dan US$25.

Meskipun produktivitas pekerja Vietnam lebih rendah, laju peningkatannya terbilang cepat dalam mengejar Indonesia.

Pada tahun 2000, produktivitas pekerja Vietnam berada di kisaran US$7,6, kurang dari separuh produktivitas pekerja Indonesia.

Sepanjang rentang 2000-2023, produktivitas pekerja Vietnam tumbuh 5,3% saban tahun dibandingkan 2,9% per tahun bagi Indonesia, sehingga produktivitas Vietnam pada 2023 sudah menyentuh 83% dari produktivitas pekerja Indonesia.

Lompatan produktivitas pekerja Vietnam terlihat nyata dari keunggulan komoditas serta lonjakan nilai penjualan ekspornya.

Di tahun 2000, nilai ekspor Indonesia menyentuh USD68 miliar, empat kali lipat dari nilai ekspor Vietnam yang belum mencapai USD17 miliar.

Pada tahun 2025, angka ekspor Vietnam sudah menembus USD475 miliar, atau hampir 1,7 kali lipat dari nilai ekspor Indonesia yang berada di angka USD283 miliar.

Vietnam berhasil memperkokoh basis manufaktur serta masuk lebih jauh dalam jejaring pasok global, sedangkan pengiriman ekspor Indonesia terus bergantung pada produk komoditas.

Komparasi terhadap Vietnam memberikan gambaran: pelemahan mata uang Dong Vietnam justru menggenjot daya saing pengiriman barang, sangat kontras dengan depresiasi kurs nasional yang dipicu oleh kekalahan bersaing pada pasar ekspor dunia.

Meskipun secara struktural fondasi ekonomi Indonesia berada di bawah Malaysia, Thailand, dan Vietnam, sektor keuangan Indonesia sangat memikat pemodal internasional.

Sepanjang periode 2010-2019, masukan modal portofolio pada pasar saham dan surat utang negara menembus angka lebih dari USD82 miliar.

Namun demikian, nilai tukar tetap terkoreksi dari kisaran Rp9.400 per USD pada akhir 2009 menjadi sekitar Rp14.100 pada akhir 2019, alias terdepresiasi hingga 50%.

Kondisi ini membuktikan bahwa arus modal finansial yang melimpah sekalipun tak cukup sanggup membuat mata uang menguat apabila fondasi struktural ekonominya rapuh.

Dikarenakan belum mampu menyelesaikan persoalan struktural, langkah ekonomi acap kali menggantungkan harapan pada stimulus fiskal dan moneter guna menjaga ritme pertumbuhan ekonomi.

Dalam jangka pendek, dorongan makro memang dapat menggerakkan roda ekonomi, seperti yang tampak pada kenaikan pertumbuhan PDB di akhir 2025 dan awal 2026.

Akan tetapi dalam jangka panjang, bantuan makro yang tidak diimbangi pembenahan produktivitas pekerja cuma akan memicu laju inflasi, defisit neraca pembayaran, serta penurunan nilai tukar.

Suntikan makro tersebut contohnya terlihat pada laju pertumbuhan uang beredar (M2) Indonesia rentang 2011-2024 yang rata-rata menyentuh 10% per tahun, di atas pertumbuhan uang beredar Malaysia dan Thailand pada rentang waktu yang sama yang masing-masing sekitar 6% per tahun.

Adapun pertumbuhan uang beredar di Filipina dan Vietnam berada pada tingkat 11% dan 14% per tahun.

Mirip dengan Indonesia, kedua negara tersebut juga mengalami depresiasi mata uang yang lebih tajam dibandingkan Malaysia dan Thailand.

Negara yang menerapkan kedisiplinan moneter serta perbaikan struktural secara lebih baik, seperti Malaysia dan Thailand, cenderung mempunyai mata uang yang lebih stabil.

Ringkasnya, kemerosotan kurs nasional bukan semata-mata dampak dari guncangan luar, arus modal keluar, atau faktor musiman.

Penyebab utama depresiasi mata uang nasional adalah ketidakberhasilan pembenahan struktural ekonomi Indonesia: produktivitas yang terbatas, sektor manufaktur yang belum kuat, ekspor bernilai tambah yang minim, serta ketergantungan pada injeksi makro.

Apabila pola kebijakan makro yang serupa terus diterapkan, nilai tukar nasional akan terus melemah dari waktu ke waktu.