IKA PMII Kaltim Gelar Dialog Publik Bahas Potret Fiskal Daerah 2027
SAMARINDA - Ikatan Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kaltim menyelenggarakan Dialog Publik bertema "Membaca Ulang Potret Fiskal Kalimantan Timur 2027" di Caffe Bagios, Samarinda, Sabtu (1/8/2026).
Acara tersebut menghadirkan beberapa pemateri dari beraneka latar belakang, di antaranya Anggota TAGUPP Kaltim Sudarno, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Anggota DPR RI Dapil Kaltim Syafruddin, serta Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Saipul.
Dialog publik ini menjadi wadah untuk mengevaluasi kondisi fiskal Kaltim mendekati tahun anggaran 2027, sekalian membahas tantangan dan peluang pengelolaan keuangan daerah di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan dinamika perekonomian nasional.
Para pemateri memberikan beraneka pandangan terkait arah kebijakan fiskal daerah, efektivitas belanja pemerintah, sampai strategi meningkatkan kemandirian fiskal supaya pembangunan di Kaltim bisa berjalan secara berkelanjutan.
Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Syafruddin, menekankan bahwasanya pengelolaan anggaran mesti berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan. Karena itu, ketika fiskal tertekan, efisiensi bukan pilihan untuk mengurangi manfaat, tetapi cara memastikan anggaran tetap tepat sasaran," tegasnya.
Menurutnya, penguatan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu kunci supaya tiap program pembangunan sungguh-sungguh memberikan manfaat buat masyarakat.
"Anggaran yang memiliki tata kelola baik akan menjadi penentu arah pembangunan dan kebijakan suatu daerah," pesannya.
Sementara itu, dialog berjalan interaktif dengan mengulas beraneka isu strategis, mulai dari tantangan pendapatan daerah, efektivitas belanja publik, sampai kesiapan fiskal Kaltim dalam menghadapi transformasi ekonomi sebagai daerah penyangga sekaligus mitra utama Ibu Kota Nusantara.
IKA PMII Kaltim berharap beraneka ide dan rekomendasi yang mengemuka dapat menjadi masukan konstruktif buat pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan fiskal Kaltim yang lebih efektif, berkelanjutan, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
