Nilai Tukar Rupiah Anjlok Rp18.055/US$, Langkah BI Perkuat Intervensi Moneter
JAKARTA - Nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Mata uang Garuda kembali mengakhiri sesi dengan melemah terhadap greenback pada sesi perdagangan Selasa (28/7/2026).
Melihat data Refinitiv, rupiah diakhiri melemah 0,31% ke tingkat Rp18.055/US$.
Kemerosotan tersebut menjadikan mata uang rupiah berakhir di area negatif selama empat hari sesi perdagangan berturut-turut.
Direktur Eksekutif Senior, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Erwin Gunawan Hutapea, menegaskan otoritas moneter terus berkomitmen mempertahankan stabilitas sebagai syarat utama menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Di tengah ketidakpastian global yang tinggi, stabilisasi nilai tukar Rupiah terus diperkuat sehingga konsisten mendukung pencapaian sasaran inflasi dan mendorong kegiatan ekonomi," papar Erwin.
Di samping itu, ia memastikan penyesuaian bauran kebijakan moneter dalam mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah ditingkatkan.
Bukan cuma mengandalkan suku bunga kebijakan, sarana moneter lainnya pun diperuncing.
"Berbagai instrumen, termasuk triple intervention di pasar valas (Spot, NDF dan DNDF) serta optimalisasi instrumen moneter seperti SRBI yang didukung fasilitas insentif swap dan DNDF hedging, terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mendukung masuknya aliran modal asing," ujarnya.
Lebih jauh, kata Erwin, otoritas moneter juga terus menjaga ketercukupan likuiditas pasar uang dan perbankan diperkokoh.
Adapun, ia menegaskan posisi SRBI berada dalam kecenderungan yang lebih terkontrol.
Mendatang, Erwin memastikan penerbitan SRBI terus ditujukan supaya sejalan dengan keperluan pengelolaan likuiditas serta mendukung masuknya arus modal asing demi memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah.
Di sisi lain, otoritas moneter juga terus memaksimalkan bermacam instrumen kebijakan guna menopang pertumbuhan ekonomi.
"Implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) akan terus diperkuat guna mendorong pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas, termasuk penguatan mekanisme redistribusi likuiditas di sektor keuangan agar transmisi pembiayaan menjadi semakin efektif," ujar Erwin.
Bukan hanya itu, ia menyampaikan kebijakan digitalisasi sistem pembayaran turut terus dipacu sehingga makin memacu pertumbuhan ekonomi.
