JAKARTA - Upaya Pemerintah Kabupaten Pati dalam mengatasi persoalan sampah kini mengarah pada pendekatan yang lebih strategis dan berkelanjutan.
Alih-alih melanjutkan rencana lama yang belum terealisasi, pemerintah daerah mulai memfokuskan langkah pada pengolahan sampah menjadi energi listrik. Skema ini dipandang sebagai solusi jangka panjang yang tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi.
Langkah tersebut muncul setelah rencana pengolahan sampah menjadi briket sebelumnya belum menunjukkan kejelasan implementasi di lapangan hingga kini.
Baca JugaPemprov Jambi Percepat Proyek Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik
Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mencari alternatif lain yang lebih realistis dan memiliki potensi keberlanjutan lebih tinggi. Pendekatan baru ini juga mempertimbangkan kebutuhan energi yang terus meningkat serta peluang investasi yang terbuka.
Peralihan Strategi Pengelolaan Sampah Modern
Dinas Lingkungan Hidup Pati mengalihkan fokus pada teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis pasokan besar terintegrasi. Skema ini membutuhkan suplai minimal seribu ton sampah per hari agar pembangkit listrik berbasis sampah dapat berjalan optimal. Dengan kebutuhan tersebut, pengelolaan tidak bisa hanya mengandalkan satu daerah saja.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pati M Tulus Budiharjo mengatakan, masih berkoordinasi dengan kementerian terkait pengelolaan sampah nasional. "Untuk yang berikut, kita masih tetap melanjutkan lewat kementerian terkait karena kewenangan sektor pengelolaan memang berada di sana," kata Kepala DLH Pati, saat diwawnancara di kantornya, Sabtu, 11 April 2026.
Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting mengingat proyek ini membutuhkan dukungan regulasi serta kebijakan lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri tanpa sinergi yang kuat dengan kementerian terkait yang memiliki kewenangan lebih luas.
Keterbatasan Volume Sampah Jadi Tantangan
Ia menjelaskan volume sampah Kabupaten Pati yang mencapai dua ratus lima puluh ton per hari masih belum mencukupi kebutuhan. Jumlah tersebut jauh di bawah ambang minimal yang diperlukan untuk mengoperasikan fasilitas pembangkit listrik berbasis sampah secara efisien dan berkelanjutan.
Karena itu pemerintah daerah menjajaki kerja sama dengan Kudus Rembang dan Grobogan guna membentuk aglomerasi pengelolaan regional terpadu. Kolaborasi ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasokan sampah sekaligus menciptakan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan terintegrasi.
Pendekatan lintas wilayah ini juga dianggap sebagai solusi logis dalam menghadapi keterbatasan sumber daya masing-masing daerah. Dengan bergabung dalam satu sistem, potensi pengelolaan sampah dapat dimaksimalkan untuk kepentingan bersama.
TPAS Sukoharjo Dinilai Punya Potensi Strategis
Ia menilai, TPAS Sukoharjo strategis karena berada di kawasan yang memungkinkan pengembangan fasilitas pengolahan berskala industri terpadu modern. Lokasi ini dinilai mampu menjadi pusat pengolahan sampah regional yang terintegrasi dengan berbagai daerah sekitar.
Konsep ini meniru pengembangan wilayah aglomerasi di Jawa Tengah seperti Semarang Raya Solo Raya dan Pekalongan Raya. Model tersebut terbukti mampu meningkatkan efisiensi pembangunan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan.
Dengan pendekatan serupa, diharapkan TPAS Sukoharjo tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembuangan akhir, tetapi juga menjadi pusat inovasi pengolahan sampah modern yang bernilai tambah tinggi.
Dukungan Investor Mulai Terlihat
Ketua Komisi C DPRD Pati Joni Kurnianto menyebut rencana investasi pengolahan sampah lintas daerah mulai menunjukkan perkembangan signifikan. "Memang ada rencana investor masuk untuk mengolah sampah dari beberapa kabupaten menjadi tenaga listrik terintegrasi ke depan," ujarnya.
Masuknya investor menjadi sinyal positif bahwa proyek ini memiliki daya tarik secara ekonomi. Selain membantu pembiayaan, keterlibatan pihak swasta juga diharapkan membawa teknologi dan manajemen yang lebih maju dalam pengelolaan sampah.
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah bertemu investor dan akan menggelar koordinasi lintas daerah guna mempercepat realisasi proyek tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya konkret untuk memastikan rencana tidak hanya berhenti di tahap wacana.
Pengawasan DPRD Demi Transparansi Proyek
DPRD juga meminta keterlibatan aktif dalam pengawasan agar kebijakan berjalan transparan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Pengawasan ini dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas serta memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
Selain itu, keterlibatan legislatif diharapkan mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan publik.
Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Jika terealisasi dengan baik, langkah ini berpotensi menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah lainnya.
Rekomendasi
