Digitalisasi Pajak Tingkatkan Efisiensi dan Transparansi Layanan Pemerintahan Indonesia

Digitalisasi Pajak Tingkatkan Efisiensi dan Transparansi Layanan Pemerintahan Indonesia

JAKARTA - Transformasi digital dalam pemerintahan diyakini mampu meningkatkan penerimaan pajak Indonesia secara signifikan. 

Penerapan e-government mempermudah pengawasan, mengurangi celah penghindaran pajak, dan memperluas basis wajib pajak. Langkah ini diharapkan mendongkrak tax ratio hingga menyentuh level 14% dari PDB.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan, integrasi sistem digital memungkinkan semua transaksi terdata dengan rapi dan transparan. Basis data yang tersambung memastikan semua pihak terhubung, terdigitalisasi, dan terkoneksi. Hal ini diharapkan menutup celah korupsi dan mengoptimalkan pendapatan negara.

Baca Juga

Dukungan ADB Perkuat Layanan Kesehatan Inklusif untuk Masyarakat Jawa

Pilot project e-government telah diterapkan di sejumlah daerah, termasuk Banyuwangi dan Bali. Salah satu produk unggulannya adalah e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. E-katalog yang diperkuat teknologi AI mampu mendeteksi anomali harga secara otomatis, sehingga mencegah praktik penawaran tidak wajar.

Luhut menekankan, digitalisasi adalah pendekatan struktural untuk mencegah korupsi. "Karena dia masuk dalam sistem, dia tidak bertemu dengan orang-orang yang bisa memengaruhi 'birahi korupsi' kita, karena pada dasarnya manusia itu punya sifat baik, sifat jelek, semua manusia. Nah tinggal tadi itu bagaimana kita membuat sehingga [korupsi] tidak terjadi," jelasnya.

Transparansi Harta Wajib Pajak

Integrasi data e-government diyakini memberikan transparansi penuh atas kekayaan wajib pajak. Profil harta, kendaraan, dan portofolio saham dapat dilacak secara digital. Luhut mencontohkan, rumor tentang kepemilikan harta atau saham di media sosial tidak lagi relevan karena data sudah terkoneksi dan terverifikasi.

"Sebagai menteri, Bapak dan Ibu tidak bisa lagi, 'Wah harta saya cuma sekian', dia akan terkoneksi berapa mobilnya Bapak Ibu karena semua sudah terintegrasi datanya yang ada di kita," jelas Luhut. Dengan demikian, integritas data dijaga dan peluang manipulasi informasi diminimalisir.

Digitalisasi ini juga memungkinkan pemantauan real-time atas arus keuangan dan kepatuhan pajak. Setiap transaksi tercatat dan dapat diaudit dengan mudah. Pemerintah dapat mengambil langkah proaktif jika ditemukan ketidaksesuaian.

Efisiensi Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

E-government diyakini memperkuat tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Sistem digital meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi layanan publik. Selain itu, transparansi semakin terjamin, sehingga warga negara dapat memperoleh layanan yang lebih cepat dan akurat.

Luhut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral untuk mengoptimalkan digitalisasi. Talenta digital lokal menjadi motor penggerak dalam pengembangan sistem ini. Keberhasilan program e-government tidak hanya meningkatkan tax ratio, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemanfaatan teknologi digital juga mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Setiap transaksi dapat diverifikasi dan direkam dalam satu sistem terpadu. Proses audit menjadi lebih cepat dan akurat, mengurangi beban administrasi bagi masyarakat dan pemerintah.

Kritik dan Pembenahan Sistem Coretax

Di sisi lain, Luhut menyoroti lambannya sistem inti administrasi perpajakan Coretax milik Kementerian Keuangan. Menurutnya, proyek ini mahal, bertahun-tahun, dan hasilnya belum optimal. Ia membandingkan dengan sejumlah proyek e-government lain yang dikerjakan oleh talenta lokal yang lebih gesit dan efisien.

"Saya beritahu sama Menteri Keuangan, 'Kamu enggak bisa Pur [Purbaya Yudhi Sadewa], anu lagi, Coretax mu itu mahal, bertahun-tahun tidak jalan. Pasti ada something wrong dengan sistem itu kan?'," ujarnya. Kritik ini mendorong percepatan kolaborasi lintas sektor berbasis teknologi dalam negeri.

Luhut menekankan pentingnya melibatkan talenta lokal untuk membangun perangkat lunak yang lebih efektif. Hal ini tidak hanya menurunkan biaya, tetapi juga mempercepat adaptasi sistem. Digitalisasi pajak diharapkan mampu mengimbangi kompleksitas transaksi modern dan meminimalkan kebocoran penerimaan negara.

Kolaborasi dan Masa Depan e-Government

Keberhasilan e-government membutuhkan koordinasi aktif antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Luhut menekankan, talenta digital Indonesia mampu mengembangkan sistem yang efisien dan terintegrasi. Kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan transformasi digital pemerintahan.

Implementasi e-government diharapkan mendukung inklusi layanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Warga dapat mengakses informasi, membayar pajak, dan memantau layanan pemerintah secara transparan. Dengan demikian, digitalisasi berperan dalam mendorong pemerintahan yang modern, akuntabel, dan bebas korupsi.

Selain itu, transformasi digital juga memberi peluang inovasi layanan publik. Proyek e-government bukan sekadar alat administratif, tetapi juga pendorong kualitas tata kelola. Luhut yakin langkah ini akan memperluas basis pajak, menekan penghindaran pajak, dan membangun kepercayaan masyarakat.