Transformasi Energi Nasional Dimulai, Nuklir Jadi Pelengkap Energi Terbarukan
JAKARTA - Transformasi energi nasional memasuki babak baru dengan rencana pengembangan pembangkit listrik berbasis teknologi maju.
Pemerintah memandang kebutuhan listrik jangka panjang harus dipenuhi secara berkelanjutan dan andal. Oleh karena itu, opsi energi nuklir mulai dimasukkan ke dalam strategi nasional.
Langkah ini dinilai sebagai respons atas meningkatnya permintaan listrik seiring pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga ingin memastikan pasokan energi tetap stabil saat energi fosil dikurangi bertahap. Dalam kerangka inilah rencana pembangunan PLTN mulai disiapkan secara sistematis.
Baca JugaBSN Dorong UMKM Indonesia Lebih Kompetitif Lewat Standarisasi Nasional
Pengembangan energi nuklir diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti energi terbarukan. Pemerintah menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Arah kebijakan ini mencerminkan perencanaan energi jangka panjang yang terukur.
Target Pembangunan PLTN Bertahap
Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana pembangunan PLTN nasional. Pemerintah menargetkan kapasitas sebesar 7 gigawatt yang dibangun secara bertahap hingga 2034. Program ini menjadi langkah baru dalam bauran energi nasional.
“Pemerintah telah memutuskan untuk memulai pengadaan 7 gigawatt tenaga nuklir. Ini baru dan benar-benar baru. Pada tahap awal 500 megawatt, dan secara bertahap hingga 2034 mencapai 7 gigawatt,” kata Hashim.
Tahap awal pembangunan difokuskan pada kapasitas yang relatif kecil. Pendekatan bertahap dilakukan untuk memastikan kesiapan teknologi dan regulasi. Pemerintah ingin proses berjalan aman dan terukur.
Bagian dari Agenda Transisi Energi
Hashim menjelaskan bahwa PLTN menjadi bagian dari agenda besar transisi energi nasional. Program ini melengkapi pembangunan pembangkit listrik skala besar lainnya. Seluruh rencana telah diselaraskan dengan perencanaan kelistrikan nasional.
Pembangunan pembangkit listrik tersebut tercantum dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah ingin memastikan seluruh sumber energi saling melengkapi. Dengan demikian, ketahanan energi nasional tetap terjaga.
Transisi energi dilakukan tanpa mengganggu pasokan listrik masyarakat. Pemerintah menekankan keandalan sistem sebagai prioritas utama. PLTN dipandang mampu menyediakan listrik baseload jangka panjang.
Dominasi Energi Terbarukan dalam Pembangunan
Selain nuklir, pemerintah juga menargetkan pembangunan pembangkit listrik baru dalam skala besar. Dalam sepuluh tahun ke depan, kapasitas baru yang dibangun mencapai 70 gigawatt. Sebagian besar kapasitas tersebut berasal dari energi terbarukan.
“Untuk 10 tahun ke depan telah diumumkan bahwa 70 gigawatt akan dibangun. Sekitar 76 persen di antaranya merupakan proyek energi terbarukan,” ujar dia.
Proyek energi terbarukan mencakup berbagai teknologi ramah lingkungan. Pemerintah melihat potensi besar dari sumber energi hijau domestik. Kebijakan ini memperkuat komitmen penurunan emisi karbon.
Peran Gas Alam sebagai Energi Transisi
Dalam masa peralihan, gas alam tetap memiliki peran penting. Pemerintah memposisikan gas sebagai bahan bakar transisi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan.
“Sisanya akan disediakan oleh gas alam, yang kami anggap sebagai bahan bakar transisi,” tuturnya.
Gas alam digunakan untuk menutup celah pasokan saat energi terbarukan belum optimal. Pemerintah menilai pendekatan ini realistis dan aman. Kombinasi energi dilakukan untuk menjaga kontinuitas layanan listrik.
Peluang Investasi dan Komitmen Berkelanjutan
Hashim menegaskan kebijakan energi ini mencerminkan komitmen pemerintah yang konsisten. Tujuannya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi nasional. Penurunan emisi karbon juga menjadi sasaran utama kebijakan tersebut.
Keputusan memulai PLTN membuka peluang investasi baru. Peluang tersebut muncul pada sisi pembiayaan maupun penyediaan teknologi. Pemerintah melihat minat investor global terus meningkat.
Kebutuhan listrik nasional diproyeksikan terus bertambah dalam jangka panjang. Pemerintah ingin memastikan kesiapan infrastruktur sejak dini. Dengan perencanaan ini, energi nasional diharapkan semakin mandiri dan berkelanjutan.
Rekomendasi
