Pemerintah Koordinasikan Kenaikan Gaji ASN Bersama Menkeu Purbaya

Pemerintah Koordinasikan Kenaikan Gaji ASN Bersama Menkeu Purbaya

JAKARTA - Pemerintah belum memutuskan secara final kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) untuk 2026.

Meski begitu, peluang kenaikan masih terbuka sesuai arah kebijakan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran RKP 2025. Dokumen ini memuat rencana peningkatan remunerasi bagi guru, dosen, tenaga kesehatan, dan anggota TNI/Polri.

Hingga kini, Kemenkeu dan kementerian/lembaga terkait belum membahas secara resmi besaran kenaikan gaji ASN, menunjukkan pemerintah masih mempertimbangkan anggaran dan prioritas belanja negara.

Baca Juga

Strategi Pemerintah Mengakhiri Era Impor Solar Melalui Program Mandatori Biodiesel Masif

Rini Widyantini: Pertemuan Dengan Menkeu Diperlukan

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan kenaikan gaji ASN masih bisa terjadi, tetapi perlu dibahas bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyebut pertemuan ini penting untuk meninjau alokasi anggaran dan menetapkan kebijakan final terkait gaji ASN 2026.

Rini menambahkan, agenda yang padat membuat pertemuan ini belum terlaksana, namun telah direncanakan segera. Pemerintah menekankan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan keputusan tepat sasaran.

Menkeu Purbaya: Belum Ada Kepastian Final

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pemerintah belum bisa memastikan kenaikan gaji PNS 2026. Kebijakan ini masih dibahas internal di Kemenkeu dan belum diumumkan ke publik.

Purbaya menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan pernyataan, agar komunikasi publik tetap akurat dan profesional. Pemerintah terus memantau kondisi fiskal sebelum membuat keputusan akhir.

Harapan ASN

Kenaikan gaji ASN 2026 masih menunggu hasil pembahasan antara Kementerian PANRB dan Kemenkeu. ASN diimbau menunggu pengumuman resmi, sementara publik bisa memantau informasi melalui kanal pemerintah.

Kajian yang matang menunjukkan pemerintah berusaha menyeimbangkan kebutuhan kesejahteraan ASN dengan kapasitas fiskal negara, sehingga keputusan nanti diharapkan memberikan manfaat maksimal dan tetap menjaga stabilitas keuangan nasional.