Subsidi KUR Perumahan Danantara Membantu Masyarakat Memiliki Rumah
JAKARTA - CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, membuka peluang peningkatan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dari Rp130 triliun tahun ini menjadi hingga Rp250 triliun pada 2026.
Ia menekankan bahwa penambahan plafon akan bergantung pada penyerapannya yang tepat dan prosedur yang benar. “Kalau Rp130 triliun tahun ini terserap, insyaallah akan kita tambah lagi tahun depan. Kalau Rp130 triliun ini saya yakin bisa terserap, saya sediakan tambah lagi angkanya sampai Rp250 triliun. Yang penting penyerapannya ada, penyerapannya benar, prosedurnya tepat, kita akan lebihkan anggarannya,” ujar Rosan.
Tahun ini plafon KUR perumahan mencapai Rp130 triliun dengan subsidi bunga sekitar 5,5-6 persen. Skema ini dijalankan melalui bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), untuk membantu mengatasi backlog perumahan yang masih sekitar 15 juta unit.
Baca JugaPT Pelni Hadirkan Layanan Laut Nyaman Rute Bitung Ke Manokwari
Rosan menjelaskan bahwa melalui bank Himbara, Danantara mendukung penuh program perumahan rakyat bersubsidi. Dukungan ini dianggap penting karena menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan nasional.
Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyalurkan tambahan Rp25 triliun khusus untuk BTN, yang dapat digunakan dalam pembangunan konstruksi perumahan. Dana ini diharapkan mempercepat realisasi target pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
“Kita akan full support terhadap inisiatif yang sangat positif ini, terutama dalam penciptaan perumahan rakyat. Saya yakin ini akan terus memberikan kontribusi yang sangat besar, sangat positif terhadap perkembangan Indonesia,” kata Rosan.
Tidak hanya untuk sektor perumahan, dana Rp200 triliun juga telah masuk ke bank Himbara, termasuk BTN, untuk memperkuat pembiayaan sektor produktif. Sektor perumahan dipandang memenuhi kriteria karena mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Rosan optimistis dukungan pembiayaan tersebut akan mempercepat target pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Upaya ini dinilai mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus menstimulasi pertumbuhan sektor konstruksi secara menyeluruh.
Sebagai informasi, plafon KUR Perumahan 2025 ditetapkan sebesar Rp130 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp117 triliun dialokasikan untuk sisi supply, meliputi pengembang, kontraktor, dan penyedia bahan bangunan, sementara Rp13 triliun untuk sisi demand, yaitu konsumen akhir.
Pemerintah memberikan subsidi bunga sekitar 5-6 persen dengan tenor maksimal 4-5 tahun. Skema ini membuat biaya kredit lebih terjangkau bagi pelaku usaha maupun masyarakat, sehingga memudahkan akses kepemilikan rumah sekaligus mendorong pengembangan industri perumahan.
Skema KUR perumahan juga diharapkan dapat menurunkan ketimpangan dalam sektor properti. Dengan dana yang tepat, pengembang dapat membangun perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah, sementara masyarakat memperoleh rumah dengan harga lebih terjangkau.
Rosan menekankan bahwa dukungan pembiayaan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat sektor perumahan. Dengan adanya tambahan plafon hingga Rp250 triliun pada tahun depan, diharapkan proses pembangunan dan penyerapan dana berjalan lebih optimal.
Peningkatan plafon KUR perumahan bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas penyerapannya. Prosedur yang tepat memastikan dana sampai kepada pihak yang membutuhkan, mengurangi risiko kredit macet, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Selain itu, bank Himbara berperan penting dalam menyalurkan KUR secara efisien. Melalui sistem yang terintegrasi, pengawasan penyaluran dana lebih mudah, sehingga semua pihak dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan maksimal dan sesuai aturan.
Dengan strategi ini, diharapkan backlog perumahan yang mencapai 15 juta unit dapat berkurang secara bertahap. Masyarakat akan memperoleh rumah layak dengan harga terjangkau, sementara sektor konstruksi dan ekonomi lokal mendapatkan dorongan yang signifikan.
Program KUR perumahan juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Dari pembangunan rumah baru hingga suplai bahan bangunan, berbagai sektor terkait ikut terdorong sehingga menciptakan multiplier effect bagi ekonomi nasional.
Rosan menyatakan, pihaknya akan terus memantau realisasi penyerapan KUR perumahan. Jika dana Rp130 triliun terserap maksimal, peningkatan plafon hingga Rp250 triliun menjadi sangat mungkin, sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses perumahan.
Fokus pemerintah melalui KUR perumahan adalah memberikan kemudahan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah sendiri, sekaligus mendukung pengembang agar tetap produktif. Subsidi bunga membuat cicilan lebih ringan dan mempermudah masyarakat dalam merencanakan kepemilikan rumah.
Inisiatif ini diharapkan mendorong percepatan pembangunan perumahan berskala nasional. Dengan kombinasi dukungan pemerintah, bank Himbara, dan sektor swasta, target pembangunan 3 juta rumah dapat tercapai lebih cepat dan tepat sasaran.
Secara keseluruhan, program KUR perumahan ini menunjukkan komitmen pemerintah dan BPI Danantara dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak. Dukungan pembiayaan yang tepat, plafon yang fleksibel, dan prosedur yang jelas menjadikan program ini sebagai solusi strategis bagi kebutuhan perumahan nasional.
Dengan seluruh langkah ini, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk memiliki rumah sendiri. Peran pemerintah, BPI, dan bank Himbara memastikan bahwa program ini berjalan lancar, memberikan manfaat luas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Rekomendasi
