OJK Catat Kredit Hijau Perbankan Indonesia Tumbuh Capai Rp2075 Triliun

OJK Catat Kredit Hijau Perbankan Indonesia Tumbuh Capai Rp2075 Triliun

JAKARTA - Komitmen Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan terus mendapat dukungan dari sektor keuangan. Salah satu buktinya terlihat dari penyaluran kredit hijau atau pembiayaan berkelanjutan oleh perbankan nasional yang menunjukkan pertumbuhan signifikan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pada Desember 2024 jumlah kredit hijau yang disalurkan sudah mencapai Rp 2.075 triliun. Angka tersebut mencerminkan perkembangan positif sekaligus memperlihatkan kontribusi nyata sektor perbankan dalam mendukung agenda lingkungan dan transisi menuju ekonomi hijau.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pencapaian ini menunjukkan peningkatan. Pada 2023, total kredit hijau masih berada di kisaran Rp 1.959 triliun. Artinya, dalam waktu satu tahun terjadi kenaikan yang cukup konsisten, menandakan minat lembaga keuangan terhadap pembiayaan berkelanjutan semakin besar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan kelompok bank yang mendominasi penyaluran kredit tersebut. “Apabila dilihat dari Kelompok Bank Berdasarkan Modal Intinya, kredit didominasi oleh Bank KBMI 4 yang mencapai Rp 1.471 triliun atau sekitar 70,9 persen dari total kredit atau pembiayaan berkelanjutan tahun 2024,” kata Dian.

Baca Juga

Aplikasi Belanja Online Terbaik Mempermudah Aktivitas Konsumen Digital

Dominasi bank KBMI 4 dalam menyalurkan pembiayaan berkelanjutan ini memperlihatkan kapasitas besar yang dimiliki kelompok bank tersebut dalam mendukung agenda nasional. Tidak hanya dari sisi modal, tetapi juga dari sisi strategi dan kesiapan dalam mengarahkan pembiayaan menuju sektor-sektor ramah lingkungan.

Dukungan terhadap Agenda NZE 2060

Selain mencatat peningkatan, OJK juga menegaskan bahwa lembaga keuangan di Indonesia akan terus didorong untuk mendukung kredit hijau. Upaya ini sejalan dengan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada 2060 mendatang.

Keseriusan Indonesia dalam menjalankan agenda hijau membutuhkan peran aktif perbankan. Tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memastikan kredit yang diberikan benar-benar menyasar pada sektor yang mendukung lingkungan berkelanjutan. Hal ini akan menciptakan dampak jangka panjang bagi perekonomian dan keberlanjutan ekologi nasional.

Kebijakan OJK dalam Mendukung Keuangan Berkelanjutan

Dian menekankan, peningkatan pembiayaan hijau yang tercatat pada 2024 tidak terlepas dari kebijakan yang sudah digulirkan OJK. “Peningkatan tersebut tidak terlepas dari bauran kebijakan keuangan berkelanjutan OJK. Salah satunya melalui penerbitan panduan Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS), yaitu kerangka terpadu yang mencakup aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan pengungkapan,” ujarnya.

Kebijakan ini menjadi panduan penting bagi sektor perbankan dalam mengidentifikasi serta mengelola risiko iklim. Dengan demikian, penyaluran pembiayaan tidak hanya melihat aspek keuntungan finansial, tetapi juga risiko jangka panjang yang terkait dengan perubahan iklim.

Selain CRMS, OJK juga memperkenalkan instrumen lain untuk memperkuat arah kebijakan berkelanjutan. Pada 2 Februari lalu, lembaga ini resmi menerbitkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 2.

Taksonomi tersebut merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia. Keberadaan TKBI diharapkan menjadi pedoman penting bagi sektor keuangan dalam mengidentifikasi serta mengalokasikan pembiayaan hijau secara tepat sasaran.

Dengan adanya panduan yang jelas, perbankan dapat lebih selektif dan efektif dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang mendukung transisi energi, konservasi lingkungan, serta proyek-proyek ramah lingkungan lainnya.

Dorongan OJK untuk Standar Internasional

Selain kebijakan yang sudah diterbitkan, OJK juga menegaskan komitmennya dalam mendorong agar perbankan nasional selalu selaras dengan standar internasional. Hal ini meliputi aspek pelaporan, pengungkapan, serta tata kelola berkelanjutan.

“Kh khususnya dalam aspek pelaporan, pengungkapan, dan tata kelola berkelanjutan. OJK juga akan memperkuat pengembangan ekosistem pendukung agar tercipta sistem,” ujar Dian.

Dengan penerapan standar internasional, diharapkan kredibilitas dan daya saing perbankan Indonesia meningkat, terutama di mata investor global. Keberpihakan pada pembiayaan berkelanjutan juga akan memperkuat citra sektor keuangan Indonesia di panggung internasional.

Harapan ke Depan

Melihat tren pertumbuhan kredit hijau yang positif, langkah ke depan tentu menuntut kesinambungan. Perbankan nasional diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kredit, tetapi juga memperluas cakupan sektor yang dibiayai. Sektor energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah adalah beberapa contoh bidang yang dapat terus diperluas cakupannya.

OJK bersama perbankan perlu memastikan agar penyaluran kredit hijau benar-benar memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan begitu, agenda besar menuju NZE 2060 bukan hanya sebatas target, tetapi bisa diwujudkan secara bertahap dan konsisten.

Secara keseluruhan, pencapaian Rp 2.075 triliun pada Desember 2024 menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam memperkuat pilar ekonomi hijau. Dengan dukungan kebijakan OJK, kesiapan perbankan, serta komitmen terhadap ESG, jalur menuju masa depan berkelanjutan semakin terbuka.

Ke depan, peningkatan ini diharapkan tidak hanya terus berlanjut, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas. Tidak hanya bagi industri perbankan, namun juga bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai.