Harga Gabah Rp6.500 Harus Dirasakan Petani Demi Stabilitas Pangan

Harga Gabah Rp6.500 Harus Dirasakan Petani Demi Stabilitas Pangan

JAKARTA - Isu harga gabah kembali menjadi perhatian utama kalangan legislatif. Penetapan harga oleh pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan formalitas, melainkan benar-benar sampai ke tangan petani secara nyata. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra, TA Khalid, yang menekankan pentingnya komitmen agar harga gabah Rp6.500 per kilogram bisa dirasakan langsung para petani.

Menurut Khalid, keputusan pemerintah yang menetapkan harga tersebut merupakan wujud nyata pengawalan Presiden Prabowo Subianto terhadap kesejahteraan petani. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak boleh berhenti di tataran administrasi atau angka semata. “Harapan kita jelas, Rp6.500 ini bukan hanya harga masuk Bulog saja, tapi harga yang diterima petani. Jangan sampai petani dirugikan karena tengkulak membeli lebih rendah,” ujar TA Khalid.

Pernyataan itu menegaskan bahwa harga gabah tidak boleh hanya berlaku pada transaksi dengan Bulog. Lebih dari itu, harga tersebut harus menyentuh seluruh rantai distribusi agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan dari petani.

Baca Juga

Inovasi SPKLU Tiang Listrik Dorong Perluasan Infrastruktur Kendaraan Listrik

Mengawal Kebijakan Presiden

Khalid menjelaskan bahwa kehadiran Panitia Kerja (panja) DPR memiliki tujuan utama untuk memastikan sistem distribusi berjalan adil. DPR ingin mengawasi agar petani tidak dirugikan oleh permainan harga di lapangan. Menurutnya, kebijakan harga gabah harus sejalan dengan misi presiden yang menekankan pentingnya keberlanjutan produksi padi dan jagung di dalam negeri.

“Program yang ditekankan Presiden harus sampai ke masyarakat, terutama soal padi dan jagung,” tegas Khalid. Hal itu menunjukkan peran legislatif tidak sekadar mendukung, tetapi juga mengawal agar kebijakan benar-benar terimplementasi secara baik.

Dengan adanya pengawasan ketat, diharapkan sistem distribusi pangan tidak menjadi beban bagi petani. Sebaliknya, petani justru mendapatkan keuntungan layak sehingga bisa terus bersemangat menanam.

Menjaga Stabilitas Pangan

Khalid menambahkan, kebijakan harga gabah yang adil sangat penting untuk menjaga kesejahteraan petani sekaligus memastikan stabilitas pangan nasional. Ia mengingatkan bahwa sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat Indonesia bergantung pada hasil produksi para petani lokal.

Jika petani tidak memperoleh harga yang sesuai, dikhawatirkan mereka akan kehilangan semangat untuk kembali menanam. Kondisi itu tentu berisiko besar terhadap ketersediaan pangan di dalam negeri. “Kalau petani tidak mendapat harga yang layak, mereka bisa enggan menanam padi lagi. Padahal, pangan kita sangat bergantung pada produksi petani lokal,” imbuhnya.

Ucapan ini mencerminkan kekhawatiran yang wajar, mengingat keberlangsungan produksi pangan dalam negeri sangat ditentukan oleh kesejahteraan petani sebagai ujung tombak.

Harga Layak, Motivasi untuk Bertahan

Dalam konteks pertanian, harga yang layak bukan sekadar soal angka, tetapi juga motivasi. Harga gabah yang sesuai akan mendorong petani untuk terus bekerja keras menghasilkan panen berkualitas. Dengan demikian, rantai pasokan pangan nasional tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.

Selain itu, harga yang stabil memberikan rasa aman bagi petani dalam merencanakan musim tanam berikutnya. Kepastian harga menjadi faktor kunci agar petani tidak ragu berinvestasi dalam benih, pupuk, dan teknologi pertanian.

Harapan Petani Terlindungi

Dengan adanya penetapan harga gabah Rp6.500 per kilogram, Khalid berharap tidak ada celah bagi tengkulak atau pihak lain untuk membeli di bawah harga yang ditetapkan. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus berpihak pada petani, bukan hanya menjadi instrumen angka di atas kertas.

Komitmen tersebut diharapkan dapat memberi kepastian bahwa hasil panen petani dihargai dengan pantas. Sejalan dengan itu, masyarakat luas juga akan diuntungkan karena produksi pangan tetap terjaga dan harga beras tetap stabil.

Peran DPR dalam Pengawasan

Legislator Gerindra ini menekankan bahwa DPR melalui komisinya siap terus mengawal kebijakan ini. Peran pengawasan menjadi penting agar tidak ada penyimpangan di lapangan yang merugikan petani. Sistem distribusi yang transparan akan menjadi kunci utama agar kesejahteraan petani dapat terwujud.

Menurut Khalid, perhatian terhadap sektor pangan harus ditempatkan sebagai prioritas utama, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan menjaga kesejahteraan petani, sesungguhnya pemerintah juga sedang menjaga ketahanan pangan nasional.

Harga gabah Rp6.500 per kilogram yang ditetapkan pemerintah memang harus benar-benar sampai ke tangan petani. Pernyataan TA Khalid menegaskan bahwa kebijakan ini bukan semata angka, melainkan sebuah komitmen nyata untuk melindungi petani. Dengan sistem distribusi yang adil, harga yang layak, dan pengawasan DPR, diharapkan kesejahteraan petani dapat terus meningkat.

Keberlanjutan produksi padi dan jagung pun bisa terjamin, sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir akan ketersediaan pangan. Pada akhirnya, kesejahteraan petani dan stabilitas pangan nasional adalah dua hal yang saling berkaitan dan harus dijaga bersama.