Menteri Keuangan Baru Didesak Buat Kebijakan Fiskal Yang Dapat Diprediksi

JAKARTA - Ekonom Utama Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengungkapkan tugas mendesak yang mesti diselesaikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan anyar.

Kunci utamanya yakni menjadikan arah kebijakan fiskal pemerintah lebih gampang dipahami dan diperkirakan oleh para pelaku pasar.

Berdasarkan penuturan Fakhrul, pasar keuangan memerlukan kepastian beserta urutan langkah yang terang.

Ketidakjelasan arah cuma bakal menimbulkan keraguan investor atas kredibilitas pengelola dana negara.

“Pasar bukan hanya membaca berapa besar defisit. Pasar membaca ke mana kebijakan akan pergi, siapa yang menjalankannya, kapan dilakukan, dan apa yang terjadi setelahnya. Kredibilitas akhirnya adalah kemampuan membuat masa depan sedikit lebih mudah dibaca,” kata Fakhrul dari Sumbernya, Selasa (15/9/2026).

Fakhrul memaparkan minimal ada lima poin vital yang harus diperbaiki Menkeu Suahasil.

Pertama, pembenahan perangkat ekonomi negara supaya berfungsi maksimal sesuai porsinya masing-masing.

Urutan penerapan kebijakan dianggap amat menentukan hasil akhir di lapangan.

“kami sudah mempunyai banyak alat. PR berikutnya adalah menentukan siapa melakukan apa, kapan, dan untuk mencapai target apa. Kebijakan yang baik tetapi datang dalam urutan yang salah tetap dapat menghasilkan outcome yang buruk,” ujar Fakhrul, memberi contoh perlunya sinkronisasi penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan operasi likuiditas Bank Indonesia (BI).

Kedua, masing-masing kebijakan harus membawa sasaran serta exit strategy yang jelas.

Kejelasan pintu keluar akan mempermudah penilaian kapan suatu program wajib distop sewaktu tujuannya telah terpenuhi.

Ketiga, Menkeu anyar diharuskan memperkokoh pengelolaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Komunikasi intensif perlu dibangun bersamanya BI, sektor perbankan, investor, dunia usaha, BUMN, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sampai kementerian/lembaga terkait.

Hal keempat yang disorot Fakhrul ialah sudut pandang mengenai keseimbangan anggaran.

Kepatuhan fiskal dan ambang aman defisit memang wajib dipertahankan, akan tetapi mutu APBN jauh lebih vital ketimbang cuma mengejar angka defisit kecil.

“Defisit adalah hasil akhir dari banyak keputusan. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi di balik angka tersebut: kualitas penerimaan, produktivitas belanja, struktur pembiayaan, serta kewajiban yang mungkin berpindah ke luar APBN,” tutur Fakhrul.

Sementara hal kelima berpusat pada strategi pemasukan negara.

Fakhrul menggarisbawahi bahwa perbaikan rasio pajak tak dapat digenjot dari wajib pajak yang sama terus, melainkan mesti seiring dengan perluasan struktur ekonomi formal.

Pemerintah mesti mendorong digitalisasi transaksi, penggabungan data, peningkatannya kepatuhan, serta penyaluran insentif agar pelaku bisnis dan rumah tangga berminat masuk ke sistem formal.

Sebagai penutup, Fakhrul mewanti-wanti supaya Menkeu Suahasil tidak tergesa-gesa melakukan konsolidasi fiskal secara masif jika konsumsi domestik dan sektor swasta masih memerlukan dorongan stimulus.

“kami menjaga neraca pemerintah bukan supaya neraca itu diam. Kami menjaganya agar mempunyai kekuatan ketika suatu hari perlu digunakan,” pungkasnya.