Alasan Utama Kebijakan Pangan Penting dan Bahaya Ketergantungan Impor

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan penyebab kebijakan sektor pangan menjadi amat krusial.

Dia menyampaikan, apabila sumber pangan hanya bergantung impor bakal berefek panjang bukan cuma pertumbuhan ekonomi tetapi juga kemiskinan.

Bukan cuma itu, tingkat kesejahteraan petani, nelayan serta peternak Tanah Air juga harus memperoleh perhatian demi menopang sektor pangan nasional.

Zulkifli menjelaskan, nilai tukar nelayan ada pada angka 103, yang terbilang masih cukup rendah dan termasuk salah satu kelompok tertinggal sebab berada pada desil 1.

Apabila kondisi tersebut didiamkan, Zulkifli menyebutkan, Indonesia bakal menjadi bangsa yang tidak ada tanggung jawabnya.

Dia menyebutkan, bilamana nelayan Tanah Air lemah bakal berefek pada nilai tawar nelayan Tanah Air lantaran tak memiliki penopang.

"Kalau nelayan kami lemah, ikan kami dicuri Rp 200 triliun per tahun. Nelayan Jepang merupakan nelayan tangguh karena punya kapal besar. (Nelayan-red) kami tidak punya, kami hanya dekat, hanya kapal kecil. Apa yang terjadi?, dia tidak punya daya tawar. Tidak punya pendukung. Kalau dapat ikan, harganya murah, kalau enggak ikan busuk,” ujar dia, saat acara peluncuran buku Pangan Indonesia yang ditulis oleh Zulkifli Hasan dan Dirgayuza Setiawan, di JCC, Jakarta, Jumat (4/9/2026).

“Jadi dampaknya luas sekali, itu baru kami ngomong nelayan. Belum terhadap pertumbuhan ekonomi, belum terhadap kemiskinan,” ia menambahkan.

Dia menyampaikan, nelayan bilamana tak disokong beras dan bantuan uang tunai bakal berdampak pada tingkat kesejahteraannya.

"Dia enggak bisa sekolah, enggak bisa makan,” ujar Zulkifli.

Dia menyampaikan, kalau diperbandingkan petani pandi, pada 2024, nilau tukar petani 110, serta saat ini telah mencapai 127.

Di tahun 2024, Zulkifli menyampaikan, Indonesia tercatat masih mendatangkan 4,5 juta ton beras secara impor.

“Oh enggak boleh kalau waktu beras, jangan impor saja. Saudara tahu dampaknnya itu? Dampaknya itu akan membuat kemiskinan yang masif,” kata dia.

Dia menambahkan, para petani Tanah Air pasca 28 tahun mengalami perubahan.

“Dulu petani itu, kakeknya punya kebun, punya sawah. Turun ke bapaknya, kebunnya dijual tinggal sawah, turun ke anaknya sawahnya dijual. Karena dia tidak bisa profesi lain kecuali tanam padi, tapi rugi pak. Rugi, kenapa rugi? Agar beras terjaga, karena harga tidak boleh tinggi karena jaga inflasi. Aturan rumit yak an? Banyak yang moral hazard, belum tengkulak,” kat dia.

Beriringan dengan hal itu, imbasnya sangat luar biasa.

Dia menjelaskan, uluran bantuan diberikan bagi 60-70 juta jiwa mulai dari desil 1 sampai desil 4.

“Beras, kasih bantuan uang. Tidak mungkin Indonesia maju, kalau dari tahun ke tahun rakyat kami, bagaimana kami bisa produktif? Kalau separuh rakyat kami itu tangannya di bawah, dia akan bisa bisa hidup kalau diberi,”ujar dia.

Zulkifli menyampaikan, persoalan ini berakibat ke depannya lantaran tak ada orang yang mau melakoni pekerjaan petani dan cuma bergantung pada impor.

“Ya sudah, kalau dia mau kaya, jadi pemimpin, jadi bupati, macam-macam tanpa terpuruk. Ah itu soal makan. Belum dampak buruknya, kalau impor pasti mahal, dan kami akan tergantung,” kata dia.

Padahal guna memperoleh impor pasokan pangan, menurut Zulkifli tidaklah gampang.

Kondisi tersebut lantaran tiap-tiap negara bakal mengamankan kepentingannya masing-masing.

Kala menjabat menteri perdagangan di tahun 2023, dirinya sempat melobi negara India supaya bersedia melepas ekspor beras menuju Indonesia.

“Saya pernah jadi menteri perdagangan. Waktu kami sulit itu, saya bolak-balik ke India ,” kata dia.

Lantaran hal tersebut, Zulkifli mewanti-wanti di masa mendatang, urusan sektor pangan bakal amat menentukan.