Kemenkeu Hadirkan ARISE Perkokoh Fiskal Daerah Terhadap Risiko Bencana
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan merilis Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience, suatu instrumen pembantu pengambilan keputusan yang menyatukan pemodelan risiko bencana dengan estimasi efeknya terhadap ekonomi dan keuangan daerah.
Sistem tersebut dibangun bersama UNDRR beserta ITB sebagai langkah menguatkan daya tahan fiskal pemerintah daerah dalam mengantisipasi ancaman bencana dan perubahan iklim.
Prosesi peluncuran ARISE digelar dalam kegiatan Official Launch of ARISE Dashboard and High-Level Policy Dialogue on Building Fiscal Resilience to Disaster Risks in Indonesia di Aula Nagara Dana Rakca, DJPK, Senin.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti, menyebutkan bencana dapat menghadirkan tekanan terhadap stabilitas fiskal daerah dari dua aspek bersamaan.
Di satu sudut, bencana berpotensi menggerus penerimaan daerah. Namun, pada saat yang sama, pemerintah daerah mesti mendongkrak alokasi anggaran demi mengatasi dampak serta melaksanakan pemulihan.
Maka dari itu, menurut Nufransa, manajemen risiko bencana tidak boleh cuma menggantungkan tindakan setelah musibah terjadi.
“Kami perlu menggeser paradigma dari post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks,” ujar Nufransa dikutip, Selasa.
ARISE disiapkan guna menyuguhkan informasi seputar pelbagai ranah risiko bencana, berawal dari variasi ancaman, derajat paparan, tingkat kerentanan, potensi kerugian finansial, hingga dampaknya bagi struktur fiskal daerah.
Bermodalkan informasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun skema mitigasi yang lebih efektif, mempersiapkan kecukupan dana, serta merancang metode pengalihan risiko sebelum bencana menerjang.
Bagi pemerintah pusat, ARISE pun diharapkan dapat menjadi fondasi kebijakan berbasis data dalam penyempurnaan skema Transfer ke Daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
Uji coba perdana sistem tersebut diterapkan di Provinsi Bali. Selanjutnya, pemerintah bersama UNDRR dan ITB berencana memperlebar jangkauan ARISE ke empat wilayah lain, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tengah.
Untuk jangka panjang, ARISE diproyeksikan bisa diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia guna meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak ekonomi dan fiskal akibat bencana.
Momen peluncuran ARISE turut dihadiri oleh delegasi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, serta sejumlah mitra pembangunan internasional, meliputi DFAT Australia, Bank Dunia, dan Kantor Koordinator Residen PBB.
Pemerintah berharap sinergi lintas pemangku kepentingan tersebut mampu menumbuhkan ekosistem manajemen risiko fiskal bencana yang lebih proaktif, berbasis data, serta berkelanjutan.
Melalui ARISE, pemerintah berharap daerah tidak lagi sekadar berfokus pada pembiayaan dampak kerugian setelah bencana terjadi, melainkan mulai memperhitungkan risiko sejak tahap perencanaan pembangunan dan pengelolaan fiskal.