APBN Terbeban Pembayaran Bunga Utang dan Kereta Whoosh Warisan Jokowi

JAKARTA - Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar menyoroti beratnya beban yang harus ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di era Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.

Tak hanya untuk membiayai utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang sekarang ganti nama Kereta Whoosh, peninggalan pemerintahan Jokowi, APBN juga memikul beban berat atas bunga utang.

Peninggalan rezim Jokowi pula.

Terkait beban bunga utang, tahun ini APBN harus menanggung Rp582 triliun, sedangkan tahun mendatang melonjak menjadi Rp650 triliun.

Atau meningkat 11,7 persen ketimbang tahun ini.

“Kalau tahun ini pemerintah sudah harus bayar bunga utang lebih dari 580-an triliun, tahun depan itu sudah pasti naik belum lagi kewajiban kalau seandainya proyek Whoosh ini masih menjadi beban negara," kata Wahyu dari Sumbernya, Jakarta, Selasa (25/8/2026).

Maka pertanyaannya, sampai kapan APBN digunakan lebih banyak porsinya untuk membayar kewajiban, peninggalan masa lalu ketimbang untuk membiayai pembangunan atau investasi di masa depan.

"Nah itu pertanyaan kritisnya," tegas Wahyu.

Dia mengatakan, proyek Kereta Whoosh merupakan bentuk kegagalan dari pembangunan pemerintah di masa lalu.

Akibatnya APBN terus tergerus lantaran harus membiayai peninggalan Presiden Joko Widodo tersebut.

“Soal Kereta Whoosh ini, kami tahu kegagalan kebijakan yang sangat parah, dosa masa lalu yang harus menanggung adalah APBN di masa depan. Artinya kalau prinsip utang itu soal investasi terbaik maka kalau Whoosh ini investasi terburuk karena kami tahu ini sudah sangat-sangat rugi dan sangat tidak profitabel ke depan. Jadi utang akhirnya digunakan bukan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas atau penguatan industri tetapi sesederhana hanya untuk membiayai belanja yang tidak menghasilkan kapasitas ekonomi yang baru,” tegas dia.

Menurutnya, pembayaran utang Whoosh harus dilakukan dengan konsep B2B, di mana pihak swasta Indonesia dengan swasta China yang menanggung beban bersama, untuk proyek tersebut.

“Dan beban utang itu harusnya ditanggung bersama dong antara pihak swasta Indonesia dengan pihak swasta dari China. Dan ada banyak jalan sebetulnya mulai dari penggunaan aset, untuk bayar utang atau bahkan mungkin yang lebih keras ya ada bailout tanpa restrukturisasi yang merugikan pemerintah Indonesia seperti yang terjadi sekarang,” kata dia.

Dia pun menegaskan bahwa pembangunan proyek Whoosh telah terjadi bahaya moral.

Kata dia, saat proyek kereta cepat ini untung, maka swasta yang menerima manfaat.

Sebaliknya, saat proyek ini rugi justru bebannya harus ditanggung oleh pemerintah.

“Ini kan tidak adil yang berulah swasta, dan oknum pejabat di masa pak Jokowi sebelumnya dan ketika ini rugi kemudian kok malah APBN yang dikorbankan atau negara yang menyelamatkan ini kan sangat tidak adil,” tuturnya.

Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori mencatat, selama 10 tahun Jokowi berkuasa, memberikan peninggalan yang cukup pahit bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

Yakni peninggalan utang yang cukup signifikan.

Nah, kalau utangnya gede maka beban bunganya pastilah jumbo pula.

Di akhir pemerintahan Jokowi, utang pemerintah menembus angka Rp9.302,6 triliun.

Selama berkuasa, Jokowi 'sukses' melahirkan utang anyar sebesar Rp6.693,9 triliun.

Atau lebih dari Rp669 triliun per tahun.

"Utang pemerintah Indonesia pada Oktober 2024, mencapai Rp9.302,6 triliun. Angka itu naik 256,6 persen, atau setara Rp6.693,9 triliun," kata Defiyan dikutip dari Sumbernya, Rabu (19/8/2026).

Muncul pertanyaan kritis, ke mana larinya duit jumbo itu?

Defiyan mengaitkannya dengan korporasi besar.

Saat ini, kekayaan 20 korporasi terbesar di Indonesia, terus meningkat.

Nilainya nyaris 3 kali lipat dibandingkan APBN yang berada di kisaran Rp3.300 triliun.