Fitch Cermati Risiko Kuasi Fiskal Danantara di Rencana APBN Tahun 2027

JAKARTA - Badan pemeringkat Fitch menilai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang disodorkan Presiden Prabowo kepada parlemen menampilkan arah konsolidasi fiskal yang tergolong sedang. Walakin, hadirnya pembiayaan kuasi-fiskal melalui badan-badan milik negara, termasuk Danantara, menjadi salah satu ancaman yang patut diawasi lantaran berpeluang mendongkrak kewajiban kontinjensi pemerintah.

Direktur Peringkat Obligasi Negara Fitch (Hong Kong) Limited George Xu menuturkan, patokan defisit fiskal 2027 sebesar 2,4% dari produk domestik bruto (PDB) memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memelihara defisit di bawah batas hukum 3% dari PDB.

"Risiko tetap ada bahwa kebutuhan pembiayaan dapat semakin dipenuhi melalui saluran kuasi-fiskal, yang dapat melemahkan transparansi fiskal dan merusak manajemen fiskal dari waktu ke waktu," kata George Xu dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).

Berdasarkan penjelasannya, pendirian Danantara Development Management Fund (DDMF) pada April 2026 menjadi salah satu perkara yang perlu diperhatikan. Badan milik negara tersebut dirancang guna mendanai serta memajukan proyek-proyek infrastruktur strategis yang dipandang kurang menguntungkan secara komersial. Peran tersebut, menurut Fitch, dapat berkembang lebih luas apabila Danantara dimanfaatkan guna memfasilitasi pelbagai prioritas kebijakan pemerintah. Perluasan tugas semacam itu berpotensi meningkatkan risiko kewajiban kontinjensi pemerintah meskipun defisit APBN tampak tetap berada di dalam batas yang ditentukan.

"Pembiayaan kuasi-fiskal adalah ketidakpastian paling jelas di balik sinyal keberlanjutan," ujar George.

Ancaman tersebut juga berkaitan erat dengan agenda pemerintah memindahkan sebagian dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang diperoleh Danantara ke APBN. Langkah tersebut ditujukan guna menahan lonjakan utang pemerintah, namun Fitch menilai rincian mekanisme pengalihan tersebut masih dibutuhkan untuk menakar dampaknya terhadap posisi fiskal.

Fitch menilai kedisiplinan fiskal Indonesia pada 2027 berpeluang menghadapi rintangan lebih besar dibandingkan yang tergambar dalam pengajuan rencana. Target defisit 2,4% tersebut serupa dengan rancangan awal tahun sebelumnya yang dipatok sebesar 2,48%. Akan tetapi, patokan tersebut lantas melonjak menjadi 2,68% usai perundingan bersama parlemen dan kembali bergeser menjadi 2,85% guna menampung belanja tambahan. Oleh sebab itu, Fitch tidak menutup kemungkinan mengenai munculnya penyimpangan serupa pada target defisit 2027.

Beban juga dapat bersumber dari asumsi makroekonomi yang dipandang cukup optimistis. Pemerintah memakai patokan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6% dan kurs Rp17.500 per dollar AS. Angka pertumbuhan itu lebih masuk akal dibanding cita-cita pemerintah untuk menggapai pertumbuhan 8% dalam jangka menengah, tetapi masih bertengger di atas estimasi dasar Fitch sebesar 5,0%.

"Ketidakpastian geopolitik yang berkepanjangan, kenaikan kembali harga minyak global, dan perlambatan tajam di mitra dagang utama Indonesia merupakan risiko utama yang menghambat prospek jangka pendek," kata George.

Fitch juga memproyeksikan pendapatan negara yang rendah masih menjadi hambatan struktural bagi profil kredit Indonesia. Pendapatan negara dalam rancangan anggaran 2027 diperkirakan tipis di atas 12% PDB. Kondisi tersebut menjadikan ruang fiskal pemerintah terbatas. Konsolidasi fiskal akan kian rentan bilamana pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibanding perkiraan atau kebutuhan pengeluaran membengkak.

Fitch menilai desakan untuk mempertahankan defisit dalam koridor tertentu juga dapat memberi tekanan bagi Bank Indonesia untuk menyokong pertumbuhan melalui kebijakan moneter apabila dukungan fiskal dikurangi. Di sisi lain, keberlanjutan kelembagaan di Bank Indonesia dipandang mampu membantu menjaga sentimen pasar. Pencalonan Destry Damayanti selaku kandidat tunggal gubernur Bank Indonesia dinilai memperkuat ekspektasi terhadap kesinambungan arah kebijakan.

Kendati demikian, Fitch menilai tingkat kepercayaan investor tetap rentan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan akan menjadi faktor krusial untuk menentukan apakah sinyal kesinambungan kebijakan tersebut dapat dipertahankan.

Fitch pun menyoroti program antikorupsi pemerintah. Penguatan tata kelola serta akuntabilitas sanggup menopang kredibilitas kredit Indonesia. Sebaliknya, kebijakan tersebut dapat berdampak buruk bilamana dipersepsikan dijalankan secara tebang pilih dan mendorong pemusatan politik yang lebih masif.

Dalam konteks fiskal, dinamika Danantara menjadi krusial sebab penggunaan entitas tersebut untuk mengeksekusi fungsi yang secara ekonomi berkarakter fiskal sanggup membuat posisi keuangan pemerintah tidak sepenuhnya tergambar dalam angka defisit APBN.

Sebagaimana diketahui, dalam nota keuangan yang dipaparkan 14 Agustus 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan patokan dasar ekonomi makro sebagai acuan RAPBN 2027, dengan target pendapatan negara Rp3.426 triliun dan pengeluaran Rp4.097,2 triliun. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi dipatok 6%, inflasi 2,5%, dan imbal hasil SBN 10 tahun 6,9%. Pemerintah menetapkan asumsi kurs rupiah Rp17.500 per dollar AS, harga minyak mentah Indonesia US$75 per barel, lifting minyak 610.000 barel per hari, serta lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dari segi kesejahteraan, pemerintah menargetkan angka kemiskinan melandai menjadi 6%-6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30%-4,87%, Indeks Modal Manusia 0,575, serta rasio Gini 0,362-0,367.