Mentan Amran Sikat Oknum Pejabat Kementan Terindikasi Kasus Korupsi

JAKARTA - Keputusan keras diambil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sewaktu membersihkan internal jajarannya. Amran secara sah mencopot 14 pejabat dari eselon I sampai eselon III disebabkan disinyalir ikut serta praktik rasuah berharga miliaran rupiah. Uniknya, seorang dari rombongan pejabat yang dicopot itu ternyata adalah sanak saudara Amran sendiri.

Amran mengaku sempat ada pihak yang membujuknya agar membatalkan pembebasan tugas dan menggantinya dengan hukuman mutasi. Namun, usul tersebut tegas ia tolak.

"Saya tahu di antara yang dicopot, ada keluarga dekat saya, tapi tidak ada keluarga dalam birokrasi. Kalau itu terjadi, itu semena-mena orang, enggak boleh. Disisip lagi kemarin, 'kalau bisa Pak, dimutasi saja,' enggak, nonjob," ungkap Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Walaupun sangat menghormati nilai kekeluargaan, Amran menegaskan tidak ada toleransi bagi pelanggar hukum di lingkungan Kementan, sekalipun memiliki hubungan darah darinya.

"Ada salah satu keluarga dekat saya, tapi ini dilakukan atas nama negara, di sini kami harus adil pada mereka, meritokrasi, merit system," tegasnya.

"Karena kalau tidak, kami sama juga kalau beternak kejahatan membiarkan kejahatan terjadi di Kementerian Pertanian. Olehnya itu, kami mengambil langkah tegas 14 orang, ada eselon 1, eselon 2, dan eselon 3, semua nonjob mulai hari ini," sambung Amran.

Semua pejabat yang disingkirkan kini dibebastugaskan dari posisinya guna memproses pemeriksaan susulan.

"Ada 14 (pejabat Kementan) kami copot, ada eselon 1, ada eselon 2, ada eselon 3, dan tidak diberi jabatan, sementara diperiksa. Kalau ini betul-betul merugikan negara, kami serahkan ke penegak hukum, kami tindak tegas," ungkap Amran.

Meskipun begitu, Amran berikrar bakal bersikap adil bilamana tuduhan tersebut tak terbukti.

"Tetapi sebaliknya, kalau terbukti dia tidak melakukan apa-apa, kami akan lantik kembali, kami akan promosikan kembali. Jadi kami harus sportif, meritokrasi," tutur dia.

Meskipun belum menerangkan rincian kasus, Amran mengonfirmasi adanya indikasi penyimpangan anggaran bernilai miliaran rupiah. Ia memberi tenggat waktu maksimal tiga bulan kepada Inspektur Jenderal Kementan, Irhan Waroihan, untuk mengusut tuntas temuan ini.

"Pelanggarannya intinya hubungannya dengan uang dan ada miliaran nilainya. Ini nilainya nanti total, yang jelas miliaran (rupiah) total. Saya beri waktu Irjen mengusut sampai paling lambat 3 bulan kalau bisa 1 bulan selesai," tutur dia.

Amran pun mempertegas bahwasanya penindakan ini mendapat sokongan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, dan memberi kesempatan munculnya gelombang pencopotan beruntun bila dijumpai bukti terbaru.

"Masih ada, tetapi didalami dulu, kalau bersalah, ada dugaan bersalah, copot lagi. Enggak bisa, kami, itu perintah Presiden dan kami laporkan ke Bapak Presiden, 3 hari lalu kami laporkan, 'Pak, ada yang dicopot' beliau bilang 1 kata, 'gaspol'," bebernya.