JAKARTA - Ketahanan fiskal Indonesia akan sangat ditentukan oleh daya tanggap pemerintah merespons beragam tekanan ekonomi dunia, mulai dari ketidakpastian geopolitik, gejolak nilai tukar, tekanan inflasi, hingga perlambatan ekonomi global yang memengaruhi kondisi keuangan nasional.
Atas hal tersebut disampaikan Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Wisamodro Jati, sewaktu menjadi pembicara utama dalam Diskusi TAXCUSSION 2026 bertemakan “Indonesia’s Fiscal Resilience: Testing Policy Response Under Global Economic Pressure” yang dilaksanakan Divisi Research and Literature Kelompok Studi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (KOSTAF FIA UI) di Jakarta, Sabtu (11/7/2026).
Wisamodro mengungkapkan tema yang diusung dalam Taxcussion 2026 amat relevan dengan kondisi perekonomian dunia yang sedang menghadapi beragam hambatan.
Menurutnya, tekanan itu, baik secara langsung atau tidak langsung, berdampak pada kemampuan Indonesia dalam mempertahankan ketahanan fiskalnya.
“Berbagai tantangan global tersebut menjadi ujian bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga ketahanan fiskal, terutama dari sisi penerimaan pajak,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa di tengah situasi tersebut, pemerintah dituntut sanggup merumuskan kebijakan fiskal yang fleksibel demi memelihara stabilitas ekonomi sekaligus memastikan pendapatan negara tetap terjaga.
Pada paparannya, Wisamodro turut menekankan krusialnya pembahasan mengenai pemajakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, sektor UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional, akan tetapi optimalisasi pemungutan pajaknya masih menjadi tantangan.
Oleh sebab itu, ia menilai kebijakan perpajakan terhadap UMKM perlu terus dievaluasi supaya mampu meningkatkan kepatuhan tanpa menghalangi pertumbuhan sektor usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Lebih jauh, Wisamodro menegaskan bahwasanya kebijakan fiskal tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai alat untuk mengejar target penerimaan negara.
Menurutnya, kebijakan fiskal mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu memelihara stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Kebijakan fiskal bukan sekadar berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Lewat forum Taxcussion 2026, Wisamodro berharap muncul bermacam pemikiran dari lingkaran akademisi, praktisi, dan pemerintah yang dapat menjadi masukan dalam memperkuat ketahanan fiskal Indonesia di tengah dinamika ekonomi dunia yang kian rumit.