BP Tapera Dorong BPD Ambil Peran Lebih Besar Salurkan KPR Subsidi FLPP di Daerah

JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menantang Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk lebih aktif bersaing dengan bank nasional dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan hal ini dalam rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta sejumlah kepala daerah.

“Berapapun kuota yang dibutuhkan, dapat kami sediakan. Jangan kalah dengan bank nasional, kami siap support untuk sosialisasikan program ini ke daerah,” ujar Heru, Rabu (1/7/2026).

Heru menegaskan keterlibatan BPD akan memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan rumah subsidi. BP Tapera juga siap mendukung pemerintah daerah dalam sosialisasi program FLPP agar pemanfaatannya semakin optimal.

Selain membahas FLPP, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan program perumahan lain seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ia menekankan keberhasilan program hunian pemerintah bergantung pada kualitas penyelenggaraan di lapangan serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Keberhasilan berbagai program hunian pemerintah bergantung pada kualitas penyelenggaranya. Kita harus terus terbuka, agar rakyat dapat mengetahui haknya,” kata Ara.

Hingga 30 Juni 2026, BP Tapera telah menyalurkan FLPP untuk 91.531 unit rumah dengan nilai Rp11,4 triliun. Realisasi penyaluran mencakup 2.608 unit di Riau, 1.233 unit di Nusa Tenggara Barat, 757 unit di Bengkulu, 610 unit di Gorontalo, 574 unit di Sulawesi Barat, dan 4 unit di Papua Selatan.