JAKARTA – Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home yang diterapkan bagi aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang sedang menjadi sorotan terkait dampaknya terhadap efisiensi anggaran. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setempat melihat bahwa skema ini belum memberikan kontribusi besar pada pemangkasan belanja daerah yang ada.
Langkah penghematan melalui pembatasan mobilitas pegawai ternyata tidak secara otomatis menurunkan beban pengeluaran operasional perkantoran secara drastis. Hal ini disebabkan karena fasilitas publik dan sarana kerja di kantor tetap harus berfungsi untuk melayani pegawai yang masih bertugas secara luring di lapangan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang, Muhammad Hidayat, memberikan pandangan bahwa kebijakan ini tidak terlalu memberikan pengaruh besar jika tujuannya adalah efisiensi kas daerah. Ia menjelaskan bahwa mayoritas pegawai yang menjalankan skema ini adalah staf yang sejak awal memang tidak mendapatkan fasilitas tunjangan bahan bakar kendaraan.
"Kalau dalam rangka efisiensi pada APBD mungkin tidak terlalu (berpengaruh). Karena yang saya jelaskan, mendapatkan WFH ini paling umumnya staf, mereka tidak dibekali dengan BBM dan fasilitas. Dan ada (ASN) yang masuk (kerja) juga ada, jadi artinya energi listrik, air di kantor pun masih terpakai," jelas Muhammad Hidayat sebagaimana diberitakan oleh sumbernya, Senin (04/05).
Muhammad Hidayat menilai penerapan sistem kerja fleksibel satu kali dalam sepekan ini memang belum menyentuh angka penghematan anggaran yang cukup nyata. Fokus utama kebijakan ini sebenarnya lebih pada pengaturan ritme kerja namun belum berimbas pada pengurangan biaya tetap kantor pusat.
Pembatasan ini hanya menyasar sekitar lima puluh persen pegawai yang posisinya tidak bersentuhan langsung dengan sektor pelayanan publik masyarakat luas. Maka dari itu, konsumsi energi di gedung-gedung pemerintahan tetap berjalan karena aktivitas pelayanan tidak boleh berhenti total.
"Karena memang ketika WFH pun itu kan hanya kepada staf, di mana mereka tidak ada untuk alokasi BBM kendaraan. Terus untuk kantor sendiri, walaupun mereka ada yang WFH tapi ada juga yang masih masuk, jadi kemungkinan masih digunakan juga listrik, air," jelas Muhammad Hidayat menurut sumber tersebut.
Hidayat menekankan bahwa pemerintah daerah masih membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan pemantauan mendalam terhadap tren pengeluaran daerah selama masa transisi ini. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah berjalan sejak awal April 2026 tersebut segera dilakukan dalam waktu dekat.
Upaya ini bertujuan untuk mendapatkan data valid mengenai besaran angka riil yang bisa dihemat selama pegawai tidak berada di kantor. Hasil pemantauan ini nantinya akan menjadi landasan apakah kebijakan kerja fleksibel ini layak diteruskan atau memerlukan modifikasi teknis lainnya.
"Jadi kami juga belum bisa melihat berapa efisiensi yang dihasilkan. Saya pikir dalam periode nanti setelah tiga bulan kita evaluasi dampaknya apa?," ujar Muhammad Hidayat sebagaimana dilansir dari sumbernya.
Jika dilihat dari skala yang lebih luas, kebijakan ini dipercaya mampu memberikan dampak positif bagi pengurangan beban konsumsi energi secara nasional. Penurunan mobilitas kendaraan pribadi pegawai tentu akan membantu menekan penggunaan bahan bakar minyak yang saat ini terus dipantau pemerintah pusat.
Hidayat berpendapat bahwa kontribusi terhadap efisiensi energi nasional memang ada meskipun angka pastinya sangat sulit untuk dipetakan secara matematis saat ini. Pengukuran dampak sistemik ini memerlukan instrumen yang lebih luas di luar sekadar catatan laporan keuangan milik daerah saja.
"Insya Allah kalau secara nasional itu ada dampak, namun itu kan sulit untuk mengukurnya juga," kata Muhammad Hidayat sebagaimana diberitakan oleh sumbernya.
Berseberangan dengan tinjauan finansial tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang justru melihat keberhasilan dari sisi performa pegawai. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kedisiplinan dan produktivitas para aparatur sipil negara tetap berada dalam level yang sangat memuaskan.
Kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang, Beni Rahmat, mengungkapkan bahwa sistem kerja hibrida ini telah berjalan sesuai jalur yang diharapkan tanpa mengganggu kinerja. Pegawai tetap menunjukkan dedikasi yang tinggi meskipun tidak melakukan absensi fisik secara langsung di kantor pusat pemerintahan.
"Alhamdulillah mereka bekerja dengan sungguh-sungguh mengikuti ketentuan kaitan dengan WFA," ucap Beni Rahmat menurut sumber tersebut.
Pengawasan yang dilakukan secara berkala menunjukkan respons positif dari para pegawai yang mendapatkan kesempatan melakukan pekerjaan secara fleksibel dari rumah. Stabilitas kinerja ini menjadi indikator penting bahwa pola kerja modern bisa diadaptasi dengan baik oleh birokrasi di daerah tersebut.
"Jadi sangat baik pelaksanaannya, tetap produktif, tetap melaksanakan kegiatannya dan sesuai dengan apa yang diharapkan," ujar Beni Rahmat sebagaimana dilansir dari sumbernya.
Beni Rahmat berpendapat bahwa kehadiran teknologi dan pola kerja yang fleksibel sebenarnya memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menekan berbagai macam beban biaya. Pengurangan durasi penggunaan alat elektronik di ruang-ruang kerja yang ditinggalkan dianggap sebagai salah satu bentuk efisiensi yang nyata.
"Terus yang keduanya, fasilitas yang ada di ruangan kerja yang ditinggalkan, seperti AC mati, listrik mati, air mati, semuanya pasti akan berdampak kepada efisiensi hasilnya," kata Beni Rahmat sebagaimana diberitakan oleh sumbernya.
Meskipun terdapat perbedaan perspektif antara sisi anggaran dan manajemen sdm, evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk menyinkronkan kedua kepentingan tersebut. Masa depan pola kerja ASN di Tangerang nantinya akan sangat bergantung pada hasil tinjauan komprehensif setelah tiga bulan masa implementasi berjalan.
Pemerintah Kabupaten Tangerang berupaya mencari titik keseimbangan antara efektivitas kerja pegawai dengan efisiensi pengeluaran dana masyarakat yang tertuang dalam APBD. Langkah hati-hati dalam menilai kebijakan ini mencerminkan sikap kritis editor keuangan dalam melihat realita di balik angka-angka belanja rutin daerah.
Data-data yang terkumpul nantinya akan disajikan kepada pimpinan daerah sebagai dasar pengambilan keputusan strategis mengenai keberlanjutan sistem kerja jarak jauh ini. Hingga saat ini, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama di samping upaya penghematan yang sedang diupayakan secara bertahap oleh BPKAD.
Kejelasan mengenai besaran penghematan listrik dan air di gedung pemerintahan akan menjadi poin krusial yang ditunggu oleh banyak pihak dalam laporan mendatang. Tanpa data yang kuat, klaim mengenai efisiensi anggaran akan tetap menjadi perdebatan antara realita operasional dengan harapan administratif pemerintah.
Setiap unit kerja kini diminta untuk melaporkan penggunaan fasilitas mereka guna mendukung akurasi data yang sedang dikumpulkan oleh tim evaluasi gabungan tersebut. Transparansi dalam penggunaan anggaran ini menjadi kunci utama bagi kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan baru yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Harapannya, skema ini tidak hanya menguntungkan dari sisi kenyamanan kerja pegawai, namun juga benar-benar mampu menyelamatkan keuangan daerah dari pemborosan yang tidak perlu. Sinkronisasi antara produktivitas tinggi dan penghematan biaya operasional adalah tujuan akhir yang ingin dicapai melalui skema kerja fleksibel tahun 2026 ini.