JAKARTA – Kondisi ekonomi nasional kini tengah menghadapi ujian berat seiring dengan merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level yang cukup mengkhawatirkan bagi stabilitas pasar. Faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas energi dunia dan kebijakan moneter ketat di Amerika Serikat menjadi beban ganda yang harus dipikul oleh mata uang Garuda.
Ketidakpastian ini memicu perdebatan di kalangan pengamat mengenai perlunya pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran terhadap program-program yang memakan biaya fantastis. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dinilai masih akan berlanjut di tengah kuatnya sentimen eksternal, terutama lonjakan harga minyak mentah dunia dan kebijakan suku bunga tinggi yang masih dipertahankan bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed), menurut sumber tersebut, Sabtu (02/05).
Padahal, asumsi yang digunakan dalam penyusunan anggaran negara sebelumnya berada jauh di bawah realitas angka yang terjadi di pasar spot saat ini. Nilai tukar rupiah di pasar spot melemah saat penutupan perdagangan Kamis (30/4/2026) dengan depresiasi 0,12% ke level Rp 17.346 per dollar AS, sebagaimana diberitakan oleh sumbernya, Sabtu (02/05).
Situasi global semakin tidak menentu setelah bank sentral Amerika Serikat memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga tinggi di kisaran 3,5 hingga 3,75 persen. Keputusan tersebut diambil melalui proses pemungutan suara yang sangat sengit di internal pejabat The Fed, menunjukkan adanya polarisasi pandangan mengenai arah ekonomi ke depan.
The Fed sendiri telah mengumumkan menahan suku bunga acuan di kisaran 3,5-3,75% dalam rapat terbaru, Rabu (29/4/2026), di mana keputusan diwarnai perpecahan internal yang cukup tajam, sebagaimana dilansir dari sumbernya, Sabtu (02/05).
Di sisi lain, pergerakan harga minyak mentah internasional jenis Brent sempat merangkak naik secara dramatis hingga menyentuh level tertingginya dalam empat tahun terakhir. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan energi nasional mengingat ketergantungan Indonesia yang masih sangat tinggi terhadap pasokan minyak impor.
Harga minyak mentah Brent sempat mencapai posisi tertinggi sejak Maret 2022 itu, ditutup turun US$ 4,02 atau 3,41% menjadi US$ 114,01 per barrel, menurut sumber tersebut, Sabtu (02/05).
Selain jenis Brent, penurunan harga juga terjadi pada minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) setelah sempat mengalami lonjakan yang cukup signifikan di sesi sebelumnya. Meskipun sempat turun tipis di penutupan, angka-angka tersebut tetap jauh melampaui batas aman yang dipatok dalam asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS juga melemah US$ 1,81 atau 1,69% ke posisi US$ 105,07 per barrel, setelah sebelumnya menyentuh US$ 110,93 per barrel, sebagaimana diberitakan oleh sumbernya, Sabtu (02/05).
Seorang pakar di bidang komoditas dan mata uang memberikan peringatan keras bahwa ketahanan anggaran negara bisa jebol jika pemerintah tetap memaksakan program-program baru yang bersifat konsumtif. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus berani melakukan moratorium atau menangguhkan sementara program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjaga kesehatan fiskal.
Analisis ini didasarkan pada fakta bahwa kenaikan harga minyak dunia menuntut ketersediaan dolar AS dalam jumlah yang jauh lebih besar untuk membiayai impor bahan bakar. Ibrahim Assuaibi berpendapat bahwa lonjakan harga minyak global berpotensi memperlebar defisit anggaran karena asumsi awal pemerintah hanya berkisar di angka 70 dolar per barel.
Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa kebutuhan minyak mentah Indonesia mencapai 2,1 juta barel setiap harinya, namun produksi lokal hanya mampu mencukupi sekitar 600.000 barel saja. Selisih yang sangat besar tersebut memaksa negara untuk terus merogoh kocek lebih dalam guna menutupi kekurangan sebesar 1,5 juta barel per hari melalui jalur impor.
“Bayangkan kebutuhan Indonesia untuk minyak mentah itu 2,1 juta barrel (dalam sehari), saya berulang-ulang ini data, 2,1 juta barrel per hari. Produksi minyak di dalam negeri itu hanya 600.000 barrel,” ujar Ibrahim Assuaibi, sebagaimana dilansir dari sumbernya, Sabtu (02/05).
Beliau juga menekankan bahwa Bank Indonesia tidak bisa dibiarkan bekerja sendirian dalam melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan kurs tanpa dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah. Moratorium terhadap belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan program Koperasi Desa (Kopdes) dianggap sebagai langkah yang paling rasional untuk saat ini.
Pemerintah perlu belajar dari sejarah kepemimpinan sebelumnya yang terbukti mampu melewati krisis dengan cara menghentikan sementara berbagai proyek kementerian demi memprioritaskan sektor yang paling mendesak. Strategi pengalihan fokus anggaran ini pernah dijalankan dengan sukses pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo.
Ibrahim Assuaibi memandang kebijakan yang ditempuh SBY dan Jokowi terbilang efektif karena fokus anggaran diarahkan pada sektor yang paling mendesak, sehingga penanganan krisis dapat berjalan lebih optimal, sebagaimana diberitakan oleh sumbernya, Sabtu (02/05).
Langkah penangguhan ini dinilai bukan berarti membatalkan program secara permanen, melainkan bentuk kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara di masa sulit. Sayangnya, hingga saat ini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto nampaknya masih tetap teguh pada pendirian untuk menjalankan seluruh program unggulannya.
Padahal, jika intervensi moneter sudah dilakukan secara maksimal namun rupiah tetap tertekan, maka penyesuaian anggaran menjadi jalur terakhir yang wajib ditempuh. Keputusan untuk tetap melanjutkan program besar di tengah krisis nilai tukar dikhawatirkan akan memberikan tekanan psikologis negatif bagi investor di pasar modal.
Ibrahim menyayangkan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum melakukan hal serupa, di mana sebaliknya pemerintah justru mendorong agar program prioritas tetap berjalan, menurut sumber tersebut, Sabtu (02/05).
Kebutuhan dolar untuk impor minyak yang sangat tinggi jika dibarengi dengan belanja negara yang besar untuk program sosial dapat memicu inflasi yang lebih luas. Masyarakat di level bawah akan menjadi pihak yang paling terdampak jika harga barang-barang kebutuhan pokok mulai merangkak naik akibat pelemahan rupiah ini.
Oleh karena itu, keberanian pemerintah untuk melakukan renegosiasi atau penundaan jadwal pelaksanaan program prioritas sangat dinantikan oleh para pelaku ekonomi. Kepercayaan pasar akan kembali pulih jika pemerintah menunjukkan sikap realistis terhadap kondisi ekonomi global yang sedang tidak berpihak pada mata uang berkembang.
Kesimpulannya, menjaga stabilitas ekonomi nasional memerlukan kerja sama yang harmonis antara kebijakan moneter di Bank Indonesia dan ketegasan fiskal di meja pemerintah. Tanpa adanya skala prioritas yang jelas, risiko pelemahan rupiah bisa merembet ke krisis ekonomi yang lebih mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia.