JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan pentingnya tata kelola pertambangan nikel yang mengutamakan keberlanjutan.
Menurutnya, hilirisasi industri bukan hanya soal meningkatkan nilai tambah, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. Ia menekankan bahwa arah kebijakan nikel harus berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Pertambangan harus menjadi motor hilirisasi dan transisi energi, sekaligus menjaga keseimbangan ekologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujarnya saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur.
Pandangan ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya alam memerlukan pendekatan menyeluruh. Tidak hanya mengejar target produksi dan ekspor, tetapi memastikan kegiatan tambang memberi kontribusi jangka panjang bagi ekosistem dan sosial-ekonomi setempat.
Prioritas Perlindungan Ekosistem Danau
Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII memberi perhatian besar pada kondisi lingkungan, khususnya Danau Matano. Sugeng menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem danau, mengingat perannya sebagai sumber air utama bagi masyarakat
“Danau Matano adalah warisan alam yang tidak ternilai. Kita ingin memastikan operasional tambang tidak menimbulkan ancaman bagi kualitas air dan keberlangsungan hidup masyarakat yang menggantungkan diri pada danau tersebut,” tegasnya.
Pemerintah dan perusahaan diminta memperkuat pengawasan agar tidak terjadi pencemaran atau kerusakan ekologi. Komisi XII menilai keberadaan danau harus dilihat sebagai aset nasional yang wajib dijaga. Upaya pelestarian ekosistem ini dianggap sejalan dengan agenda transisi energi yang mendorong praktik pertambangan yang ramah lingkungan.
Konsistensi pemantauan kualitas air dan reklamasi area pasca-tambang menjadi salah satu rekomendasi penting. Hal ini diharapkan dapat mencegah dampak negatif terhadap ekosistem perairan dan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan industri tambang di wilayah tersebut.
Kontribusi Ekonomi dan Manfaat Sosial
Selain isu lingkungan, Komisi XII juga menyoroti kontribusi ekonomi yang harus dirasakan daerah. Sugeng menilai penting untuk memastikan adanya manfaat nyata, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyerapan tenaga kerja lokal. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) harus dijalankan sesuai kebutuhan riil warga, bukan hanya formalitas.
Ia menyebutkan bahwa masyarakat berhak merasakan dampak positif dari keberadaan perusahaan. Bentuknya bisa berupa akses pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas publik yang mendukung kualitas hidup. Dengan cara ini, industri nikel dapat menjadi penggerak pemerataan ekonomi dan menciptakan dampak sosial yang inklusif.
Keterbukaan data dan transparansi penggunaan dana PPM juga diperlukan agar manfaat ekonomi dapat terdistribusi secara adil. Komisi XII berencana mendorong regulasi yang memastikan perusahaan tambang wajib melaporkan kontribusi sosialnya secara rutin dan dapat diawasi publik.
Komitmen DPR Mengawal Sektor Tambang
Dalam kesempatan itu, Komisi XII juga menyerap aspirasi masyarakat terkait ganti rugi lahan, akses energi, serta keterbukaan pembagian manfaat ekonomi. Aspirasi ini akan dijadikan bahan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif di tingkat pusat, sehingga persoalan di daerah bisa teratasi dengan solusi yang tepat.
Menutup kunjungan, Sugeng menegaskan kembali komitmen DPR dalam mengawal sektor pertambangan agar tidak merugikan masyarakat maupun merusak lingkungan. “Hilirisasi mineral tidak boleh mengorbankan hak masyarakat maupun kelestarian lingkungan. Pembangunan ekonomi harus sejalan dengan prinsip keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, berkelanjutan, dan memberi kepastian hukum bagi semua pihak. Dengan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, sektor pertambangan nikel dapat menjadi motor pertumbuhan yang inklusif.