Pemerintah Percepat Graduasi Penerima Bansos untuk Tingkatkan Kemandirian
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf mengumumkan langkah strategis yang akan diambil Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mempercepat proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program bantuan sosial (bansos). Langkah ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kemandirian para penerima bantuan agar tidak terjebak pada ketergantungan jangka panjang.
Dalam keterangannya pada apel pagi di Kemensos, Jakarta, Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa salah satu tujuan utama program percepatan ini adalah untuk membangun rasa tanggung jawab dan semangat mandiri di kalangan penerima bansos. “Selama ini ada yang sudah 15 tahun menerima bansos, bahkan 10 tahun. Ini membuat mereka nyaman dan demotivasi untuk mandiri,” ujarnya pada Senin 17 Februari.
Pendekatan Berimbang: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Mensos menjelaskan, pendekatan yang dilakukan pemerintah melibatkan keseimbangan antara perlindungan sosial (social protection) dan pemberdayaan sosial (social empowering). Untuk KPM yang belum siap sepenuhnya beralih dari perlindungan sosial ke pemberdayaan, Kemensos akan terlebih dahulu melakukan rehabilitasi sosial. “Setelah rehabilitasi, mereka akan masuk tahap pemberdayaan, lalu graduasi tahap pertama, hingga akhirnya mencapai graduasi tahap kedua,” kata Syaifullah Yusuf.
Proses ini dirancang agar para penerima bansos dapat secara bertahap membangun kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mandiri, sehingga kinerja Kemensos dalam pemberantasan kemiskinan dapat semakin efektif.
Data sebagai Fondasi: Penggunaan DTSEN
Mensos juga menyoroti pentingnya data yang akurat dan valid dalam penyaluran berbagai program sosial. Dalam rangka itu, ia menginstruksikan jajaran Kemensos untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). “Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sudah tuntas. Ini menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan intervensi kepada penerima manfaat di masa mendatang,” ungkapnya.
DTSEN adalah integrasi dari tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Semua program bantuan akan diacu pada data ini untuk memastikan penyaluran lebih tepat sasaran.
Pengujian di Lapangan dan Pemutakhiran Data
Setelah peluncuran DTSEN, Kemensos berencana untuk melakukan uji petik atau verifikasi lapangan guna menjamin kesesuaian antara data DTSEN dan kondisi nyata. “Kemensos akan bekerja sama dengan bupati, wali kota, dan gubernur untuk memastikan data sesuai dengan data di lapangan,” jelas Syaifullah Yusuf.
Selain itu, untuk menjaga keakuratan data, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan. “Pihaknya juga membentuk Satuan Tugas (Satgas), menyiapkan hotline, monitoring, dan mengevaluasi,” tambahnya. Upaya ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan dalam pendataan dan makin meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan.
Komitmen Pemberantasan Kemiskinan
Langkah progresif dari Kemensos ini adalah bagian dari strategi menyeluruh pemerintah untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Dengan memperkuat kapasitas penerima bansos, pemerintah berharap dapat mencapai target pengurangan kemiskinan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Dalam wawancaranya, Mensos mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendukung penuh langkah-langkah tersebut. “Dengan kolaborasi dan kerja sama yang baik, kita bisa menciptakan perubahan positif yang signifikan dalam masyarakat,” pungkas Syaifullah Yusuf.
Dengan implementasi DTSEN sebagai dasar kebijakan, pemerintah berkeyakinan bahwa program bantuan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat segera terwujud. Ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rekomendasi
