OJK Soroti Tantangan Serapan Tenaga Kerja Formal dan Daya Beli pada 2025
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasi dua isu krusial yang diprediksi akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia pada tahun 2025. Masalah penyerapan tenaga kerja di sektor formal dan daya beli masyarakat menjadi perhatian utama yang perlu penanganan segera untuk memastikan stabilitas ekonomi di tengah risiko global yang terus meningkat.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyoroti persoalan ini dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Februari 2025. Dalam kesempatan itu, Mahendra mengungkapkan bahwa pemulihan daya beli, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah, terus mengalami hambatan. "Di sisi domestik, kita diharapkan isu perlunya penyerapan tenaga kerja sektor formal, dan pemulihan daya beli masyarakat khususnya untuk kelompok menengah bawah yang pemulihannya masih tertahan di tengah down side risk perlu transformatif," ujarnya.
Penyerapan tenaga kerja di sektor formal menjadi agenda penting menyusul perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi berbagai sektor industri. Ketidakpastian ini menambah tekanan pada kemampuan negara untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkesinambungan. OJK melihat hal ini sebagai prioritas strategis untuk mendukung pencapaian visi ekonomi jangka panjang negara.
Perlunya peningkatan daya beli masyarakat juga menjadi titik tekan dalam pengembangan kebijakan ekonomi. Daya beli yang kuat tidak hanya akan merangsang pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu, langkah strategis perlu diimplementasikan agar sektor ritel dan konsumsi dapat berkembang lebih baik.
Mahendra Siregar memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada pengadaan lapangan kerja dan perbaikan daya beli masyarakat. Ia menilai program-program pemerintah cukup efektif dalam menanggapi tantangan ekonomi yang ada saat ini. "Oleh karena itu kami menyambut program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ke level yang lebih tinggi dan mencapai visi Indonesia emas," jelas Mahendra, menandaskan keyakinannya terhadap kebijakan proaktif yang diterapkan pemerintah.
Selain itu, Mahendra juga menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi keuangan dalam menangani tantangan ini. Kerja sama kolektif diyakini dapat mempercepat proses transformasi ekonomi menuju ke arah yang positif dan berkelanjutan.
Dalam menghadapi tantangan ini, OJK berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan ekonomi yang inklusif. Langkah nyata yang direncanakan adalah dengan meningkatkan akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah, memperkuat regulasi pasar kerja, dan mendorong penyerapan digitalisasi dalam bisnis agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.
Dengan menggandeng sektor swasta, Mahendra optimis jika kerjasama ini berhasil dijalankan, akan ada dampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian Indonesia. "Kita harus bekerja bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi kita, dan ini membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak," tambah Mahendra.
Persiapan menghadapi 2025 memang membutuhkan usaha ekstra dari semua pemangku kepentingan. Diharapkan dengan adanya kesadaran dan langkah konkret dari pihak terkait, Indonesia dapat melewati tantangan ini dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Kesimpulannya, OJK melihat tahun 2025 sebagai tahun penuh tantangan, yang jika diatasi dengan baik, dapat membawa Indonesia menuju capaian ekonomi yang lebih tinggi dan menjadikannya lebih siap menghadapi persaingan di skena global. Para pelaku industri dan pemerintah diharapkan dapat bergerak seirama untuk membuat transformasi ini menjadi nyata.
Rekomendasi
