Premanisme Ormas Hambat Investasi Ratusan Triliun, Kemenperin dan HKI Angkat Suara
Jakarta - Isu terkait premanisme yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) makin memanas setelah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengonfirmasi dampak negatifnya terhadap iklim investasi di Indonesia. Insiden gangguan ini menghambat investasi sektor manufaktur yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah, dan telah memicu keresahan di kalangan investor.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menyatakan bahwa beberapa industri strategis kini sudah termasuk dalam kategori objek vital untuk mendapatkan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Langkah ini diambil untuk memperkuat proteksi terhadap investasi yang rentan terhadap aksi premanisme. "Kemenperin sudah mengupayakan beberapa industri strategis masuk dalam kategori objek vital yang mendapatkan pengamanan dari kepolisian. Kami menerima laporan serupa bahwa ada ormas-ormas yang diduga menghambat upaya investasi di bidang manufaktur," ujar Febri ketika ditemui di Jakarta, Selasa 11 Februari 2025.
Masalah premanisme ini pertama kali mencuat dalam pernyataan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar. Ia menyoroti praktik ormas yang meminta jatah atas kegiatan di kawasan industri, termasuk manipulasi pengelolaan limbah yang seharusnya menjadi hak investor. Sanny menjelaskan, dorongan dari ormas ini sering kali datang ketika investor sedang menetapkan kavling untuk operasional mereka. "Yang namanya rebutan daripada limbah ekonomis itu sudah mulai dari investor sudah milih kavling. Itu cepat sekali terdengar (oleh ormas) dan itu sudah nongkrong semua itu. Jadi udah minta jatah semua," ungkap Sanny dalam Dialog Nasional HKI di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis 6 Februari 2025 .
Kemenperin mengharapkan dukungan kuat dari aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti tindakan premanisme ini, guna menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi setiap investor. Febri mencatat bahwa masalah premanisme ini kerap meningkatkan biaya investasi, terutama melalui pungutan liar (pungli) yang tak terkendali. "Kami berharap penegak hukum, terutama pemegang keamanan, memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi guna menurunkan biaya-biaya yang tidak terkait, atau menurunkan pungli lah, pungli terkait dengan investasi pabrik baru," tambah Febri.
Selain itu, kehadiran ormas dalam manajemen scrap atau sisa material industri juga menambah permasalahan. Banyak bahan baku daur ulang dan materi terkait lainnya menjadi sasaran utama bagi oknum-oknum ini. "Kita juga dapat laporan preman yang mengelola scrap hasil, bahan baku pabrik yang tidak terpakai, itu juga ada. Bahan baku daur ulang, pungli di pabrik. Karena gini, itu perlu diatur juga, banyak kami dapat info preman di sekitar Bekasi, Purwakarta, dia ngelola scrap. Kita mau diatur lah tata niaganya," lanjut Febri.
Sebagai respons, Kemenperin dan pihak terkait tengah menyusun langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan dan kenyamanan investasi demi menjaga stabilitas sektor manufaktur nasional. Langkah ini diharapkan mampu meredam kepanikan di kalangan investor dan mengembalikan kepercayaan terhadap iklim investasi di Indonesia.
Permasalahan premanisme sebagai penghambat utama dalam sektor investasi ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya penegak hukum dan lembaga pemerintah terkait. Pemerintah diharapkan mampu menghadirkan solusi yang efektif dan proaktif guna meminimalkan gangguan dan meningkatkan daya saing industri Indonesia di mata dunia.
Sebagai kesimpulan, keberhasilan mencegah premanisme dalam investasi akan menandai langkah penting bagi Indonesia dalam memperbaiki citra investasi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Semua pihak diharapkan bahu-membahu menyelesaikan isu ini demi kemajuan bersama dan kesejahteraan bangsa.
Rekomendasi
