100 Hari Pemerintahan Prabowo dan Gibran: Tantangan Infrastruktur dan Keuangan di Mata AHY

100 Hari Pemerintahan Prabowo dan Gibran: Tantangan Infrastruktur dan Keuangan di Mata AHY

JAKARTA - Memasuki 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti tiga isu utama dalam bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah. Dalam sebuah acara di Universitas Pertahanan pada 28 Januari 2025, AHY menyebutkan tiga aspek penting yang membutuhkan perhatian lebih yakni optimalisasi pemanfaatan infrastruktur, keterbatasan anggaran, dan kualitas proyek pembangunan.

1. Pemanfaatan Infrastruktur yang Belum Optimal

Menurut AHY, salah satu tantangan besar yang harus segera diatasi adalah bagaimana memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah selesai dibangun. Ia mencontohkan, meski beberapa proyek telah rampung, seperti bandar udara baru, dampaknya terhadap peningkatan konektivitas dan jumlah penumpang masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan terintegrasi dalam pembangunan.

"Seringkali kita tidak memiliki perencanaan yang terintegrasi, sehingga ketika infrastruktur terbangun, penggunaan tidak optimal. Misalnya, membangun bandara besar tapi konektivitas menuju bandara itu belum optimal, sehingga belum menghadirkan jumlah penumpang yang signifikan," ujar AHY.

2. Keterbatasan Anggaran dalam Pembangunan Infrastruktur

Di sisi finansial, AHY menyoroti peran anggaran negara yang terbatas. Dengan luas geografis yang sangat besar dan karakteristik sebagai negara kepulauan, pemenuhan kebutuhan infrastruktur di Indonesia memerlukan biaya yang sangat besar, jauh lebih besar dari kapasitas fiskal yang ada saat ini.

"Kita selalu dihadapkan pada prioritas. Di sini, kita harus jernih mana yang harus kita dahulukan menghadapi keterbatasan anggaran. Keinginan kita tidak terbatas, tetapi sumber daya kita, termasuk anggaran, selalu ada batasannya," jelas AHY.

3. Menjaga Kualitas Proyek

Isu ketiga yang tak kalah penting adalah kualitas proyek infrastruktur yang kadang dikorbankan demi mengejar waktu dan efisiensi anggaran. Menurut AHY, dilema antara cepat, murah, dan berkualitas selalu menghantui berbagai proyek pembangunan.

"Ketiga, kita sering kali memilih, kalau ingin cepat dan baik hasilnya, biaya lebih mahal. Kalau mau murah dan cepat, kualitas tidak maksimal. Ingin murah tapi punya kualitas baik, tentu dampaknya juga pada proses atau waktu lebih lama. Di sini kita harus seimbangkan," tambah AHY.

Namun, AHY optimis bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah dapat melanjutkan pembangunan yang tepat sasaran. "Tapi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kita optimis bisa melanjutkan pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Langkah ke Depan

Dalam 100 hari berikutnya, perhatian lebih harus diberikan untuk menyusun dan menerapkan strategi yang jelas dan terukur dalam mengatasi ketiga isu ini. Dengan perencanaan yang lebih baik, penyediaan anggaran yang optimal, dan menjaga kualitas dalam setiap proyek pembangunan, diharapkan infrastruktur Indonesia bisa berfungsi maksimal dan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta menjadi krusial untuk menutup kesenjangan anggaran. Kreativitas dalam mencari sumber pendanaan alternatif seperti Public-Private Partnership (PPP) juga bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional.