Menkeu Laporkan Pendapatan Negara Capai Rp574,9 Triliun di Kuartal I
JAKARTA – Menteri Keuangan melaporkan pendapatan negara sebesar Rp574,9 triliun dan belanja negara Rp815 triliun, sehingga APBN mencetak defisit 0,93 persen terhadap PDB.
Laporan ini menunjukkan adanya akselerasi yang signifikan pada sisi pengeluaran pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun anggaran 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan pendapatan negara terhimpun sebesar Rp574,9 triliun dan belanja negara terserap Rp815 triliun hingga akhir Maret 2026.
Kondisi tersebut menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB per 31 Maret 2026.
Pencapaian angka defisit ini dinilai masih berada dalam koridor perencanaan fiskal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Defisit mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB,” sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Purbaya menyampaikan rincian data tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.
Berdasarkan rinciannya, realisasi pendapatan negara setara dengan 18,2 persen dari target APBN dengan pertumbuhan 10,5 persen (year-on-year/yoy).
Penerimaan perpajakan yang menjadi pilar utama pendapatan tercatat sebesar Rp462,7 triliun atau setara 17,2 persen dari target APBN.
Sektor ini tumbuh positif sebesar 14,2 persen (yoy) yang didorong oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang tetap kuat.
Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun atau tumbuh pesat hingga 20,7 persen (yoy).
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp67,9 triliun meski mengalami kontraksi 12,6 persen (yoy).
Purbaya mengatakan, kinerja penerimaan pajak maupun kepabeanan dan cukai terus membaik seiring berjalannya waktu.
Kemenkeu pun akan terus memacu penerimaan dari dua pos pendapatan itu ke depannya guna menyeimbangkan struktur anggaran.
Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berhasil terhimpun sebesar Rp112,1 triliun hingga kuartal pertama.
Angka tersebut setara dengan 24,4 persen dari target APBN yang telah dicanangkan untuk tahun anggaran ini.
Kemenkeu mencatat kinerja PNBP tetap berkontribusi dengan baik terhadap struktur pendapatan negara meski mengalami normalisasi.
Proses normalisasi ini merupakan hal yang wajar terjadi apabila dibandingkan dengan basis pencapaian pada tahun lalu.
Sedangkan dari sisi pengeluaran, serapan belanja negara per 31 Maret 2026 telah setara dengan 21,2 persen APBN.
Pertumbuhan serapan belanja ini melonjak drastis hingga mencapai angka 31,4 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 1,4 persen (yoy). Ini yang saya sebut pemerataan belanja sepanjang tahun,” sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Strategi ini diterapkan untuk memastikan bahwa dampak stimulus fiskal dapat dirasakan oleh masyarakat sejak awal tahun.
Belanja pemerintah pusat (BPP) sendiri telah terealisasi sebesar Rp610,3 triliun atau mencakup 19,4 persen dari pagu APBN.
Pertumbuhan belanja pusat ini tercatat sangat ekspansif dengan kenaikan sebesar 47,7 persen (yoy) secara keseluruhan.
Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebanyak Rp281,2 triliun dengan pertumbuhan performa sebesar 43,3 persen (yoy).
Sementara untuk belanja non-K/L menunjukkan angka yang lebih besar yaitu Rp329,1 triliun atau tumbuh hingga 51,5 persen (yoy).
Adapun realisasi transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp204,8 triliun atau sekitar 29,5 persen dari pagu.
Namun, pada pos transfer ke daerah ini terjadi kontraksi tipis sebesar 1,1 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
Dengan seluruh kinerja tersebut, posisi keseimbangan primer juga mengalami defisit sebesar Rp95,8 triliun pada kuartal ini.
Pemerintah akan terus memantau dinamika ekonomi global agar target defisit tahunan tetap terjaga sesuai batas aman.
