Rupiah Sentuh Rp17.346, Proyek Besar Prabowo Disarankan Ditunda

JAKARTA – Kondisi nilai tukar rupiah yang terus mengalami tekanan berat dalam beberapa waktu terakhir mulai memicu kekhawatiran dari berbagai kalangan pengamat pasar.

Sentimen eksternal yang begitu kuat dituding menjadi faktor utama yang membuat mata uang Garuda ini semakin tidak berdaya.

Salah satu penyebab utamanya adalah kebijakan suku bunga tinggi yang terus dipertahankan oleh bank sentral Amerika Serikat.

The Fed sendiri telah mengumumkan menahan suku bunga acuan di kisaran 3,5-3,75% dalam rapat terbaru pada pertengahan pekan ini.

Keputusan tersebut diwarnai oleh perpecahan internal yang sangat tajam di antara para pejabat pengambil kebijakan tersebut.

Ada delapan pejabat yang mendukung langkah penahanan tersebut sementara empat lainnya secara tegas menolak keputusan itu.

Fenomena ini tercatat sebagai salah satu voting paling terbelah yang pernah terjadi di bank sentral AS sejak tahun 1992 silam.

Selain faktor suku bunga global, pergerakan harga minyak mentah dunia juga menunjukkan volatilitas yang sangat dramatis dalam hitungan hari.

Harga minyak mentah Brent bahkan sempat melambung tinggi dan menyentuh posisi puncaknya sejak bulan Maret tahun 2022 yang lalu.

Meskipun akhirnya ditutup turun pada level US$ 114,01 per barrel, fluktuasi tajam ini tetap memberikan dampak yang signifikan.

Di saat yang sama, komoditas minyak mentah West Texas Intermediate milik Amerika Serikat juga ikut mengalami pelemahan ke level US$ 105,07 per barrel.

Padahal pada perdagangan sebelumnya harga komoditas penting tersebut sempat menyentuh angka tinggi di level US$ 110,93 per barrel.

Akibat berbagai gejolak harga minyak dunia dan bunga acuan itu, posisi rupiah di pasar spot kian tersudut.

Mata uang Garuda terdepresiasi sebesar 0,12% hingga mendarat ke level Rp 17.346 per dollar AS pada penutupan perdagangan.

Dalam situasi pelik ini, para analis mulai memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah agar bisa menyelamatkan anggaran fiskal nasional.

Langkah yang disarankan adalah melakukan moratorium atau penghentian sementara sejumlah proyek besar nasional demi menjaga stabilitas ekonomi.

Program yang dinilai mendesak untuk ditangguhkan sementara adalah Makan Bergizi Gratis serta program Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih.

Menurut pengamatan para ahli ekonomi, lonjakan kebutuhan dollar AS terus melonjak seiring kenaikan harga minyak mentah yang terjadi di pasar global.

Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah untuk mengimpor kebutuhan energi vital tersebut otomatis membengkak dalam waktu cepat.

Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa ada rem belanja, neraca transaksi berjalan negara berisiko besar mengalami penggerusan serius.

Defisit anggaran APBN juga terancam melebar jauh di atas target batas aman yang selama ini telah ditentukan.

Pasalnya, asumsi dasar harga minyak dalam dokumen APBN sebelumnya dipatok hanya pada kisaran angka US$ 70 per barrel saja.

Demikian pula dengan patokan nilai tukar rupiah yang sebelumnya diproyeksikan pemerintah berada pada angka Rp 16.500 per dollar AS.

Padahal realita di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan konsumsi minyak mentah nasional mencapai angka 2,1 juta barrel dalam sehari.

Sedangkan kemampuan produksi minyak mentah di dalam negeri hanya mampu menyumbang sekitar 600.000 barrel per hari saja.

Kesenjangan yang sangat lebar ini mengharuskan Indonesia untuk mendatangkan impor minyak sekitar 1,5 juta barrel setiap harinya dari luar negeri.

Kebutuhan impor yang sangat besar inilah yang pada akhirnya terus menguras cadangan devisa dan menekan pergerakan nilai tukar rupiah.

“Bayangkan kebutuhan Indonesia untuk minyak mentah itu 2,1 juta barrel (dalam sehari), saya berulang-ulang ini data, 2,1 juta barrel per hari. Produksi minyak di dalam negeri itu hanya 600.000 barrel,” ujar Ibrahim, sebagaimana dilansir dari sumbernya, Jumat (01/05).

Menurut Ibrahim, intervensi pasar yang dilakukan oleh Bank Indonesia secara mandiri tidak akan cukup kuat untuk menahan laju pelemehan rupiah.

Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk mengambil langkah drastis dengan menunda proyek-proyek non-mendesak yang menyerap banyak anggaran negara.

Selain program MBG dan Kopdes Merah Putih, belanja anggaran untuk pembelian alat utama sistem persenjataan juga disarankan untuk ikut ditahan.

Penghematan belanja ini sangat penting agar alokasi dana fiskal nasional bisa dialihkan sepenuhnya guna membiayai impor minyak yang mahal.

Opsi penghentian sementara proyek besar seperti ini sebenarnya bukan merupakan hal baru dalam sejarah pengelolaan krisis di Indonesia.

Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan moratorium proyek kementerian pernah sukses dijalankan untuk meredam dampak krisis ekonomi global.

Hal serupa juga diterapkan oleh Presiden Joko Widodo saat menghentikan sementara berbagai proyek infrastruktur saat badai pandemi Covid-19 melanda tanah air.

Langkah penyesuaian fokus anggaran tersebut dinilai sangat efektif karena dana negara dialokasikan langsung ke sektor-sektor yang paling kritis.

Sayangnya langkah antisipasi serupa belum terlihat diambil oleh Presiden Prabowo Subianto di tengah situasi ketidakpastian ekonomi global saat ini.

Pemerintah justru masih terus menunjukkan komitmen untuk tetap melanjutkan berbagai program prioritas nasional yang telah direncanakan sejak awal.

Ibrahim Assuaibi berpendapat bahwa pemerintah harus lebih berani mengambil keputusan sulit demi menjaga ketahanan ekonomi nasional dari ancaman krisis global.