Pemerintah Pastikan Proyek Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi Berjalan Menuju Operasi 2031

Pemerintah Pastikan Proyek Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi Berjalan Menuju Operasi 2031

JAKARTA - Pemerintah Targetkan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi Beroperasi 2031 sebagai bagian dari proyek strategis nasional Jalan Tol Padang–Pekanbaru. 

Target ini disampaikan untuk memastikan konektivitas wilayah Sumatera Barat dapat meningkat secara signifikan. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi regional secara berkelanjutan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, Rachman Arief Dienaputra, menegaskan target operasional tahun 2031 dapat tercapai. 

Baca Juga

Prabowo Dorong Penguatan Integritas dan Kepercayaan Publik di Pasar Modal

Ia menyampaikan hal tersebut dengan catatan seluruh tahapan perencanaan dan pembangunan berjalan sesuai jadwal. Menurutnya, konsistensi pelaksanaan menjadi kunci utama keberhasilan proyek ini.

Target tersebut dibahas dalam rapat lanjutan percepatan pembangunan jalan tol. Rapat ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk menjaga keselarasan pelaksanaan proyek.

Peluang Percepatan Penyelesaian Proyek Tol

Dalam pembahasan rapat, Rachman Arief Dienaputra mengungkap adanya peluang percepatan penyelesaian proyek. Ia menyebut penyelesaian jalan tol berpotensi dipercepat hingga 2029. Percepatan ini dapat tercapai apabila dukungan teknis dan pendanaan berjalan optimal sejak awal.

Koordinasi lintas sektor juga menjadi faktor penentu percepatan tersebut. Setiap tahapan perencanaan harus dijalankan secara disiplin dan terukur. Dengan demikian, hambatan administratif dan teknis dapat diminimalkan.

Rachman menekankan pentingnya kesiapan seluruh pihak terkait. Dukungan dari pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam percepatan proyek. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat proses konstruksi secara menyeluruh.

Nilai Investasi dan Tahapan Teknis Pembangunan

Rapat tersebut juga mengungkap kebutuhan investasi pembangunan Jalan Tol Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi. Total investasi proyek ini diperkirakan mencapai Rp25,23 triliun. Proyek tersebut akan dikerjakan oleh PT Hutama Karya melalui skema penugasan.

Sejumlah tahapan teknis telah dan terus dilaksanakan sebagai bagian dari proses perencanaan. Tahapan tersebut meliputi survei topografi dan survei geoteknik. Selain itu, penyusunan rekomendasi teknis juga menjadi fokus utama dalam persiapan pembangunan.

Pelaksanaan tahapan teknis ini bertujuan memastikan kesiapan proyek sebelum konstruksi dimulai. Pemerintah menekankan pentingnya akurasi data dalam perencanaan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko teknis selama proses pembangunan berlangsung.

Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek jalan tol tersebut. Ia menilai pembangunan infrastruktur ini sangat penting bagi konektivitas antarwilayah. Menurutnya, jalan tol akan meningkatkan mobilitas orang dan barang di Sumatera Barat.

Mahyeldi juga menyoroti manfaat jalan tol dalam meminimalkan risiko gangguan lalu lintas. Jalur Padang–Bukittinggi selama ini rawan terdampak banjir dan longsor. Kehadiran jalan tol dinilai dapat menjadi alternatif transportasi yang lebih aman.

“Kami menyambut baik target dan komitmen pemerintah pusat,” kata Mahyeldi. Ia menegaskan kesiapan pemerintah provinsi memberikan dukungan sesuai kewenangan. Dukungan tersebut termasuk koordinasi lintas sektor agar proyek berjalan sesuai rencana.

Sinergi Pusat dan Daerah untuk Infrastruktur Berkelanjutan

Rapat percepatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Sinergi tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur strategis berjalan terkoordinasi. Pendekatan ini juga memastikan proyek dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Mahyeldi menyampaikan bahwa rapat lanjutan masih akan terus dilakukan. Hal ini membuka peluang adanya penyesuaian kebijakan terkait proyek. Penyesuaian tersebut bertujuan menyesuaikan dinamika di lapangan.

Selain unsur pemerintah pusat dan daerah, rapat juga dihadiri berbagai pihak terkait. Hadir Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, jajaran Kementerian Kehutanan RI, dan Direktur Utama Hutama Karya. Turut hadir Ketua Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Indonesia sebagai bagian dari dukungan teknis proyek.