Yusril Dorong Kolaborasi Indonesia–Jepang Perkuat Kepolisian dan Hukum
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menekankan pentingnya belajar dari pengalaman Jepang dalam membangun sistem kepolisian profesional yang berbasis pelayanan publik.
Menurut Yusril, pendekatan Jepang yang responsif dan terstruktur dapat menjadi rujukan penting bagi Indonesia dalam memperkuat institusi kepolisian nasional.
Dalam pertemuan dengan Menteri Kehakiman Jepang, Hiraguchi Hiroshi, di Tokyo, Yusril memaparkan perkembangan reformasi hukum dan kepolisian yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia.
Baca JugaSolidaritas Tanpa Batas, Relawan Mandiri dan BUMN Peduli Bantu Tanggap Bencana Sumatera
"Meskipun kedua negara memiliki perbedaan karakteristik, tidak ada hambatan untuk saling belajar dan berbagi pengalaman," kata Yusril. Ia menambahkan bahwa Jepang siap mendukung melalui pelatihan, pertukaran informasi, dan peningkatan kapasitas, yang diharapkan memperkuat agenda pembaruan hukum nasional Indonesia.
Kerja Sama Kekayaan Intelektual Perkuat Ekosistem Inovasi
Selain fokus pada kepolisian, Yusril juga melakukan pertemuan dengan Kantor Paten Jepang (JPO). Menurutnya, penguatan sistem kekayaan intelektual menjadi salah satu pilar strategis untuk meningkatkan daya saing nasional.
Jepang tercatat sebagai pemohon paten asing terbesar di Indonesia sejak 1991 dan memiliki sistem perlindungan KI yang sangat maju.
"Kolaborasi dengan JPO merupakan langkah penting dalam memperkuat ekosistem inovasi Indonesia," ujar Yusril. Dalam pembahasan teknis, kedua pihak menyoroti peningkatan kapasitas pemeriksa paten dan merek, pertukaran data dan metode klasifikasi, serta percepatan modernisasi layanan digital.
Dukungan teknis ini diharapkan mempercepat hilirisasi teknologi dan memastikan sistem kekayaan intelektual Indonesia lebih transparan, efisien, dan berstandar internasional.
Dukungan Jepang untuk Keanggotaan Indonesia di OECD
Seluruh lembaga Jepang yang ditemui juga menyampaikan dukungan terhadap proses keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Komisioner JPO, Kasai Yasuyuki, menyampaikan apresiasi atas kemajuan Indonesia dan optimisme atas kemungkinan Indonesia segera bergabung bersama Jepang dan Korea Selatan. "Indonesia akan memikul tanggung jawab besar sebagai anggota baru," ujar Kasai.
Menanggapi dukungan ini, Yusril menegaskan bahwa Indonesia tengah melaksanakan reformasi komprehensif di sektor hukum, administrasi pemerintahan, dan penegakan hukum.
Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya memenuhi standar OECD. Menurutnya, tanggung jawab besar ini menjadi motivasi tambahan bagi Indonesia untuk terus memperkuat reformasi internal.
Optimisme Penguatan Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang
Menutup rangkaian pertemuan di Jepang, Menko Yusril menyampaikan optimisme terkait masa depan kerja sama bilateral kedua negara.
Ia menilai penguatan hubungan Indonesia–Jepang akan memberikan dampak luas, tidak hanya pada sektor hukum dan pemerintahan, tetapi juga pada bidang ekonomi, politik, dan kerja sama internasional.
"Hubungan yang telah berlangsung selama ini harus terus diperkuat untuk menjawab tantangan global yang semakin kompleks," tutur Yusril.
Ia menekankan bahwa kerja sama strategis yang terbangun akan membantu Indonesia memanfaatkan pengalaman internasional dalam reformasi hukum, sekaligus meningkatkan kapasitas nasional untuk menghadapi dinamika global.
Pendekatan kolaboratif ini, menurut Yusril, menjadi kunci agar Indonesia mampu menyesuaikan regulasi dan kapasitas institusi dengan standar internasional.
Dengan dukungan Jepang, Indonesia dapat mengimplementasikan pembaruan hukum dan kepolisian yang lebih profesional, efisien, dan berbasis pelayanan publik, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.
Rekomendasi
