BPS Laporkan Pengangguran Turun, Fokus Tingkatkan Produktivitas Pekerja
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 7,46 juta orang Indonesia berada dalam kondisi pengangguran pada Agustus 2025.
Hasil ini didapatkan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang menunjukkan penurunan tipis sebanyak 4.000 orang dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 7,47 juta orang.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menyampaikan bahwa meski terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, jumlah pengangguran tetap meningkat bila dibandingkan Februari 2025 yang berada di angka 7,28 juta orang. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat jumlah penduduk usia kerja terus bertambah.
Baca JugaDaftar Putih OJK Menjamin Keamanan Semua Exchange Kripto Legal Di Indonesia
Secara total, BPS mencatat terdapat 218,17 juta penduduk yang masuk dalam kategori usia kerja, meningkat 2,80 juta orang dari Agustus 2024. Dari jumlah ini, angkatan kerja mencapai 154 juta orang atau bertambah 1,89 juta orang, sementara bukan angkatan kerja mencapai 64,17 juta orang, meningkat 0,91 juta orang.
Fenomena ini mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja Indonesia yang kompleks. Meskipun sebagian besar angkatan kerja berhasil terserap, angka pengangguran tetap menunjukkan adanya tantangan struktural yang perlu diantisipasi pemerintah dan sektor swasta.
Ketenagakerjaan: Penuh dan Paruh Waktu
BPS juga menyoroti kondisi penduduk yang bekerja. Dari total angkatan kerja, sebanyak 146,54 juta orang tercatat bekerja, meningkat 1,90 juta orang dibanding Agustus 2024.
Jumlah pekerja penuh waktu mencapai 98,65 juta orang, bertambah 0,20 juta orang. Sementara itu, pekerja paruh waktu tercatat 36,29 juta orang, meningkat 1,66 juta orang.
Selain itu, terdapat kelompok setengah pengangguran sebanyak 11,60 juta orang, bertambah 0,04 juta orang. Kondisi ini menunjukkan adanya sejumlah warga yang bekerja namun jam kerja atau pendapatan mereka masih di bawah standar kebutuhan minimum, sehingga masih memerlukan perhatian dari kebijakan ketenagakerjaan.
Fenomena paruh pengangguran dan setengah pengangguran ini menegaskan pentingnya program-program pelatihan, peningkatan keterampilan, serta dukungan pembiayaan usaha kecil dan menengah agar warga dapat bekerja secara produktif dan meningkatkan pendapatan mereka.
Upaya Pemerintah dan Dukungan KUR
Pemerintah terus mendorong penciptaan lapangan kerja melalui berbagai kebijakan, termasuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan membantu masyarakat berwirausaha.
Menteri terkait menyebut KUR memiliki potensi untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, strategi diversifikasi lapangan kerja di sektor formal maupun informal menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi dapat diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang memadai. Dukungan infrastruktur, investasi, dan pengembangan UMKM juga menjadi bagian dari solusi jangka panjang mengurangi pengangguran.
Berbagai sektor yang berkembang, seperti industri kreatif, energi, serta teknologi digital, dinilai mampu membuka peluang kerja baru. Pemerintah mendorong kolaborasi antara pelaku usaha dan lembaga pendidikan agar lulusan siap bekerja dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar.
Tantangan dan Peluang Tenaga Kerja
Meski tren pengangguran mengalami penurunan tipis, tantangan tenaga kerja masih nyata. Pertumbuhan penduduk usia kerja yang signifikan, peningkatan jumlah angkatan kerja, serta fenomena setengah pengangguran menjadi isu utama yang harus diatasi.
Selain itu, dinamika ekonomi global turut memengaruhi pasar kerja domestik. Sektor-sektor tertentu menghadapi tekanan biaya dan kompetisi, sehingga menyerap tenaga kerja menjadi lebih menantang.
Namun, peluang juga muncul dari pengembangan industri baru, digitalisasi, dan program pemberdayaan UMKM yang dapat menampung tenaga kerja.
Kebijakan pemerintah, termasuk dukungan finansial, pelatihan keterampilan, serta peningkatan kualitas pendidikan vokasi, diharapkan mampu memitigasi risiko pengangguran dan mendorong produktivitas nasional.
Strategi ini harus berkelanjutan agar setiap warga usia kerja dapat memperoleh pekerjaan layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rekomendasi
