Pemerintah Percepat Proyek Energi Hijau Kurangi Biaya Listrik di Kawasan Timur
- Jumat, 24 Oktober 2025
JAKARTA - Pemerintah terus mencari solusi untuk menekan tingginya biaya listrik di kawasan timur Indonesia yang disebut mencapai hingga 20 kali lipat dibandingkan wilayah Jawa.
Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), langkah konkret kini tengah difokuskan pada pengembangan energi baru terbarukan (EBT) berbasis fotovoltaik dan teknologi hybrid.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa mahalnya biaya listrik di kawasan timur disebabkan oleh ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar diesel.
Baca JugaZulkifli Hasan Pastikan Harga Sembako Makassar Stabil Menjelang Ramadan 2026
Penggunaan bahan bakar ini membebani subsidi pemerintah dan menekan efisiensi pasokan energi di wilayah tersebut.
“Sekarang kami sedang mengembangkan sistem hybrid antara fotovoltaik dengan baterai untuk mendukung proses dedieselisasi itu,” ujarnya. Menurutnya, sistem pembangkit hybrid ini diyakini mampu menekan biaya produksi listrik secara signifikan dan sekaligus memperluas akses energi bersih bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia.
Strategi EBT: Kurangi Ketergantungan Diesel, Dorong Transisi Energi Bersih
Langkah dedieselisasi atau penghapusan pembangkit listrik tenaga diesel menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mempercepat transisi energi.
Pemerintah menargetkan kawasan timur Indonesia sebagai titik awal akselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan karena memiliki potensi besar tenaga surya, angin, dan air.
Dalam satu dekade ke depan, pemerintah menyiapkan rencana strategis untuk memperluas pembangunan pembangkit berbasis EBT.
Hal ini sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN yang menetapkan target penambahan kapasitas pembangkit hingga 62,5 gigawatt (GW), dengan 70 persen di antaranya berasal dari energi bersih.
Porsi investasi dalam proyek-proyek ini sebagian besar berasal dari mitra swasta atau Independent Power Producer (IPP), bukan hanya dari PLN atau pendanaan negara. “Investasinya itu 70% nya adalah IPP atau Independent Power Producer, jadi berasal dari mitra-mitra swasta,” ungkap Eniya.
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap investasi sektor swasta mampu mempercepat realisasi pembangunan pembangkit energi terbarukan, sekaligus mengurangi beban fiskal negara yang selama ini terserap untuk subsidi bahan bakar fosil.
Potensi Besar Kawasan Timur: Surya, Bayu, dan Air
Kawasan timur Indonesia menyimpan potensi energi terbarukan yang sangat besar. Intensitas radiasi matahari yang tinggi menjadikan wilayah ini ideal untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Selain itu, potensi energi angin (PLTB) dan air (PLTA) juga dinilai cukup menjanjikan, baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar.
Pemerintah menilai bahwa pengembangan EBT di kawasan ini tidak hanya akan menekan biaya listrik, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru, terutama di wilayah-wilayah terpencil.
Energi terbarukan dianggap dapat menghadirkan pemerataan pembangunan sekaligus mengurangi kesenjangan harga listrik antara wilayah barat dan timur Indonesia.
Selain itu, strategi dedieselisasi juga akan membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak dan memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan pasokan energi yang lebih murah dan bersih, pemerintah berharap kegiatan ekonomi di kawasan timur dapat berkembang lebih cepat dan berkelanjutan.
Kolaborasi Swasta dan Pemerintah Dorong Investasi Energi Hijau
Pemerintah memastikan bahwa pengembangan proyek EBT tidak hanya mengandalkan anggaran negara, melainkan juga dukungan sektor swasta. Eniya menegaskan, keterlibatan mitra strategis sangat dibutuhkan dalam pembiayaan, pembangunan, hingga operasional proyek-proyek energi hijau.
Menurutnya, entitas seperti Danantara dan berbagai investor lain sudah menyiapkan strategi untuk ikut berpartisipasi dalam program transisi energi ini, baik melalui kemitraan strategis maupun investasi langsung.
Bentuk kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek-proyek energi bersih di berbagai daerah, termasuk di kawasan timur Indonesia.
Langkah kolaboratif ini sejalan dengan target nasional untuk meningkatkan porsi bauran energi baru terbarukan secara bertahap dalam 10 tahun ke depan.
Pemerintah ingin memastikan bahwa transisi energi tidak hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga memberi dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan penurunan emisi karbon.
Dengan strategi yang matang, dukungan investasi, serta potensi sumber daya alam yang besar, Indonesia optimistis bisa memperkuat ketahanan energi nasional dan menjadikan kawasan timur sebagai pionir energi hijau yang efisien dan berkeadilan.
Alif Bais Khoiriyah
wartafinansial.com adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Kemenkes Sebut 65 Juta Warga Indonesia Alami Hipertensi, Hindari Garam Berlebih
- Jumat, 06 Februari 2026
Zulkifli Hasan Pastikan Harga Sembako Makassar Stabil Menjelang Ramadan 2026
- Jumat, 06 Februari 2026
Berita Lainnya
Kemenhub Optimalkan Serapan Anggaran untuk Transportasi Nasional Lebih Efisien
- Jumat, 06 Februari 2026
Menteri PU Pastikan Penanganan Jembatan Way Bungur Berjalan Cepat dan Terukur
- Jumat, 06 Februari 2026
Presiden Prabowo dan PM Australia Tegaskan Sinergi Keamanan Bilateral 2026
- Jumat, 06 Februari 2026
Prabowo Dorong Penguatan Integritas dan Kepercayaan Publik di Pasar Modal
- Jumat, 06 Februari 2026
Strategi Pemerintah Mengakhiri Era Impor Solar Melalui Program Mandatori Biodiesel Masif
- Jumat, 06 Februari 2026












