BSI Maksimalkan Penyerapan Dana Pemerintah untuk Tingkatkan Kredit UMKM

BSI Maksimalkan Penyerapan Dana Pemerintah untuk Tingkatkan Kredit UMKM

JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah menyerap lebih dari 50% dari penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah sebesar Rp 10 triliun.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menyebutkan bahwa penyerapan ini menunjukkan kesiapan BSI menyalurkan dana dengan cepat dan tepat sasaran.

“Lebih tinggi dari 50%,” kata Anggoro. Penempatan dana ini menjadi bagian dari kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyalurkan dana segar Rp 200 triliun ke lima bank Himbara, termasuk BSI.

Baca Juga

Prudential Syariah Fokus Perlindungan dan Perencanaan Finansial Lintas Mata Uang Keluarga

Fokus Penyaluran ke Retail dan Konsumer

Dana SAL yang diserap BSI difokuskan untuk pembiayaan segmen retail dan konsumer, terutama UMKM. Anggoro menjelaskan, skema pembiayaan ini menyasar UMKM yang terkait ekosistem haji, umroh, layanan islamic, gadai, cicil emas, serta supply chain di sektor SME.

Selain itu, BSI juga menyalurkan dana untuk kredit pemilikan rumah (KPR) yang terkait ekosistem bank syariah. Langkah ini diharapkan mendorong pemanfaatan dana pemerintah secara produktif dan langsung berdampak pada penguatan sektor UMKM serta inklusi keuangan.

Optimisme Penyaluran Dana Tepat Sasaran

BSI optimistis dana yang terserap bisa segera disalurkan seluruhnya. Anggoro menegaskan, proses penyaluran tidak akan menunggu hingga akhir tahun, melainkan akan habis dalam waktu dekat.

“Sebentar lagi habis. Enggak sampai (akhir tahun), sebentar lagi juga abis,” tuturnya. Strategi ini menjadi bukti kemampuan BSI menyalurkan dana pemerintah secara cepat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi riil.

Kebijakan Pemerintah dan Distribusi Dana Himbara

Sebagai informasi, Menteri Keuangan menempatkan total Rp 200 triliun di lima bank Himbara: Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun. Penyaluran dana ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi kredit produktif dan mendorong sektor UMKM, ritel, serta konsumer.

Langkah ini sekaligus memperkuat peran bank syariah dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia, seiring dengan pemanfaatan dana publik yang diarahkan secara optimal ke segmen yang produktif.