Strategi Purbaya Yudhi Sadewa Perbaiki Sistem Cukai Rokok
JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, proses pendalaman terkait kebijakan cukai rokok masih terus berlangsung.
Pemerintah menelaah secara seksama dugaan praktik permainan atau pemalsuan cukai rokok yang berpotensi mengurangi penerimaan negara. “Nanti saya lihat lagi, saya belum menganalisis mendalam, seperti apa sih cukai rokok itu, katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya?” ujar Purbaya saat ditanya tentang wacana pembatalan kenaikan cukai rokok pada 2026, seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sistem cukai berjalan lebih efektif, transparan, dan mampu menambah pendapatan negara dari sektor hasil tembakau.
Baca Juga
Fokus pada Cukai Palsu dan Peningkatan Penerimaan
Menkeu menekankan, potensi penerimaan negara dari perbaikan sistem cukai menjadi perhatian utama. Jika praktik cukai palsu dapat diberantas, pemerintah optimistis akan ada tambahan pendapatan yang bisa digunakan untuk program pembangunan.
“Misalnya, kalau saya bisa beresin, saya bisa hilangin cukai-cukai palsu, berapa pendapatannya, dari situ kan saya bergerak ke depan seperti apa,” jelas Purbaya.
Pendalaman ini mencakup studi lapangan, analisis data, dan evaluasi seluruh rantai distribusi rokok di Indonesia. Langkah ini bertujuan menutup celah kebocoran pajak dan memastikan pengawasan berjalan optimal.
Langkah Kebijakan Bergantung Hasil Analisis
Purbaya menambahkan, keputusan mengenai kenaikan atau pembatalan tarif cukai pada 2026 akan mengikuti hasil studi dan analisis yang tengah dilakukan. “Tergantung hasil studi dan analisa yang kita dapat dari lapangan,” tuturnya.
Dengan pendekatan berbasis data ini, pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif bagi industri, tenaga kerja, maupun penerimaan negara.
Perhatian terhadap Industri Rokok
Sebelumnya, dalam rapat kerja Kemenkeu bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025, pembahasan difokuskan pada intensifikasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) dalam APBN 2026. Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan kondisi industri rokok.
Politikus PDIP itu menyoroti tantangan yang dihadapi pabrik rokok besar seperti Gudang Garam, terutama terkait nasib pegawai dan keberlanjutan produksi. Menurut Harris, kenaikan cukai yang terlalu agresif bisa menekan industri, khususnya segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM).
Selain itu, Harris menyarankan pemerintah memperkuat pengawasan rokok ilegal sebagai alternatif untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa harus menaikkan tarif cukai. Strategi ini dianggap lebih efektif karena menekan potensi kebocoran dan tetap menjaga keberlanjutan industri dalam negeri.
Strategi Pemerintah dan Pengawasan Rokok Ilegal
Pendekatan pemerintah saat ini menitikberatkan pada peningkatan efektivitas pengawasan serta modernisasi sistem cukai. Dengan menutup praktik cukai palsu, negara tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga melindungi industri legal dari persaingan tidak sehat.
Langkah ini menjadi solusi win-win: penerimaan negara meningkat, industri tetap kompetitif, dan masyarakat mendapatkan produk yang diawasi secara resmi. Pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi digital dalam pengawasan distribusi rokok untuk mempermudah identifikasi potensi pelanggaran.
Komitmen Pemerintah dalam Kebijakan Fiskal
Menkeu Purbaya menegaskan, kebijakan cukai rokok tidak hanya sebatas tarif, tetapi juga soal pengelolaan risiko kebocoran pajak. Pemerintah berkomitmen menata sistem agar lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, langkah ini sejalan dengan program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan fiskal yang berkelanjutan, termasuk melalui optimalisasi penerimaan pajak dan cukai. Dengan begitu, dana yang diperoleh bisa digunakan untuk pembiayaan pembangunan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Prospek Kebijakan Cukai Rokok 2026
Meski wacana pembatalan kenaikan cukai sempat mencuat, pemerintah memilih menunggu hasil studi sebelum mengambil keputusan. Analisis menyeluruh diyakini menjadi fondasi penting agar kebijakan yang diterapkan efektif dan tepat sasaran.
Kebijakan yang diambil nantinya akan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan negara untuk penerimaan fiskal, keberlangsungan industri, dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Pemerintah berupaya memastikan setiap kebijakan memberikan dampak positif secara menyeluruh.
Pendekatan pemerintah terhadap cukai rokok mencerminkan strategi fiskal berbasis data dan evaluasi lapangan. Dengan menindaklanjuti dugaan praktik pemalsuan cukai, pemerintah berupaya menambah penerimaan negara, melindungi industri rokok, dan menjaga kesejahteraan pekerja.
Ke depan, keputusan mengenai kenaikan tarif cukai rokok akan mengedepankan hasil analisis yang mendalam, sehingga kebijakan yang diterapkan optimal, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Rekomendasi
