Sekolah Rakyat, Upaya Pendidikan Atasi Kemiskinan Struktural
JAKARTA - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mendorong pemerataan akses pendidikan di Indonesia melalui berbagai program terobosan. Salah satu upaya terbaru adalah peluncuran program Sekolah Rakyat, yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan mampu menjadi sarana memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas secara gratis.
Program Sekolah Rakyat digagas sebagai bentuk konkret komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan visi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Lewat program ini, siswa dari keluarga tidak mampu diberikan akses seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, tanpa harus terbebani oleh biaya.
Pengamat sekaligus praktisi pendidikan, Prof. I Putu Rumawan Salain, menyambut baik program tersebut. Ia menilai, upaya pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin merupakan langkah tepat dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Baca Juga
“Saya sangat berterima kasih berbagai program pendidikan dicanangkan pemerintah untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, yang terbaru Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak keluarga kurang mampu,” ujar Prof. Rumawan saat dikonfirmasi di Denpasar.
Menurutnya, kualitas pendidikan Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain menjadi latar belakang kuat pemerintah meluncurkan berbagai inisiatif pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran sentral dalam menciptakan mobilitas sosial dan mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan.
Prof. Rumawan juga mengingatkan bahwa program seperti Sekolah Rakyat harus dibangun di atas prinsip inklusivitas agar tidak melahirkan diskriminasi sosial baru dalam dunia pendidikan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya proses seleksi dan verifikasi data yang akurat agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran.
“Program Sekolah Rakyat ini harus melibatkan proses seleksi dengan verifikasi data yang akurat, sehingga benar-benar mengakomodir siswa dari keluarga kurang mampu,” jelasnya.
Meski demikian, ia tak menampik bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak bisa dirasakan secara instan. Butuh proses bertahun-tahun untuk melihat dampak nyata dari program-program pendidikan seperti ini. Oleh sebab itu, keseriusan dalam implementasi, mulai dari penyediaan guru berkualitas, kurikulum yang relevan, hingga infrastruktur yang memadai, menjadi kunci keberhasilan program.
“Investasi pendidikan tidak bisa dihitung seperti kita berdagang. Pendidikan akan kita petik dalam satu generasi. Itu dengan kerja keras, serius dan fokus untuk bisa mendapatkan hasilnya,” tambah Prof. Rumawan.
Keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi pionir sistem pendidikan yang mampu menjangkau kelompok masyarakat termarjinalkan. Selain memberikan pendidikan formal, Sekolah Rakyat juga diharapkan menjadi pusat pembinaan karakter, keterampilan, serta literasi digital dan kewirausahaan bagi siswa yang berasal dari keluarga pra-sejahtera.
Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pengurangan kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Program ini memperkuat keyakinan bahwa pendidikan bukan hanya hak, tetapi juga alat transformasi sosial yang mampu mengubah nasib individu maupun generasi secara berkelanjutan.
Dalam perjalanannya, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi penting agar inisiatif seperti Sekolah Rakyat bisa terlaksana secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, dukungan dari pihak swasta dan organisasi masyarakat juga dibutuhkan dalam memperkuat ekosistem pendidikan nasional yang inklusif dan adaptif.
Dengan program seperti Sekolah Rakyat, Indonesia menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan satu pun anak bangsa tertinggal dari kemajuan zaman hanya karena keterbatasan ekonomi. Pemerintah berharap, melalui pendekatan pendidikan berbasis keadilan sosial, generasi masa depan dapat tumbuh lebih tangguh dan siap berkontribusi bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Rekomendasi
