Menkeu Suahasil Nazara Diminta Pasar Ciptakan Kepastian Arah Fiskal

JAKARTA - Pekerjaan rumah penting yang wajib mendesak dibereskan oleh Suahasil Nazara selaku Menteri Keuangan baru dibongkar oleh Fakhrul Fulvian selaku Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia.

Faktor pemungkasnya yakni mewujudkan arah kebijakan fiskal pemerintah lebih transparan dan dapat diproyeksikan oleh para investor.

Diutarakan oleh Fakhrul, pasar keuangan sangat membutuhkan kejelasan beserta tata urutan kebijakan yang runtut.

Ketidakpastian langkah hanya bakal memantik kesangsian para pemilik modal terhadap keandalan pengelola anggaran publik.

“Pasar bukan hanya membaca berapa besar defisit. Pasar membaca ke mana kebijakan akan pergi, siapa yang menjalankannya, kapan dilakukan, dan apa yang terjadi setelahnya. Kredibilitas akhirnya adalah kemampuan membuat masa depan sedikit lebih mudah dibaca,” kata Fakhrul dari Sumbernya, Selasa (15/9/2026).

Fakhrul merinci sedikitnya ada lima area krusial yang patut dirapikan oleh Menkeu Suahasil.

Pertama, perbaikan instrumen ekonomi negara agar dapat beroperasi maksimal sesuai fungsinya masing-masing.

Urutan eksekusi langkah dianggap amat menentukan capaian nyata di lapangan.

“kami sudah mempunyai banyak alat. PR berikutnya adalah menentukan siapa melakukan apa, kapan, dan untuk mencapai target apa. Kebijakan yang baik tetapi datang dalam urutan yang salah tetap dapat menghasilkan outcome yang buruk,” ujar Fakhrul, memberi contoh perlunya sinkronisasi penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan operasi likuiditas Bank Indonesia (BI).

Kedua, setiap langkah harus mengusung sasaran serta strategi penghentian yang terukur.

Kepastian jalan keluar bakal mempermudah proses evaluasi kapan sebuah agenda harus dihentikan sewaktu capaiannya sudah terpenuhi.

Ketiga, Menkeu anyar dituntut memperkuat manajemen relasi antar pemangku kepentingan.

Jalinan koordinasi erat perlu dibina bersama BI, industri perbankan, penanam modal, dunia usaha, BUMN, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), hingga kementerian/lembaga terkait.

Poin keempat yang disoroti oleh Fakhrul yakni cara pandang terhadap keseimbangan fiskal.

Kedisiplinan fiskal dan batas aman defisit memang wajib dijaga, namun mutu APBN terhitung jauh lebih utama ketimbang sekadar mengincar angka defisit yang rendah.

“Defisit adalah hasil akhir dari banyak keputusan. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi di balik angka tersebut: kualitas penerimaan, produktivitas belanja, struktur pembiayaan, serta kewajiban yang mungkin berpindah ke luar APBN,” tutur Fakhrul.

Selanjutnya poin kelima berfokus pada strategi pendapatan negara.

Fakhrul menegaskan bahwasanya penataan rasio pajak tidak bisa dilakukan dengan memeras wajib pajak yang itu-itu saja, melainkan wajib berjalan sejajar dengan perluasan struktur ekonomi formal.

Pemerintah perlu memacu digitalisasi transaksi, integrasi data, peningkatan kepatuhan, serta penyediaan insentif supaya para pelaku usaha dan rumah tangga tertarik masuk dalam sistem formal.

Sebagai penutup, Fakhrul mengingatkan agar Menkeu Suahasil tidak terburu-buru mengeksekusi konsolidasi fiskal secara agresif bilamana konsumsi dalam negeri serta sektor swasta masih memerlukan stimulus.

“kami menjaga neraca pemerintah bukan supaya neraca itu diam. Kami menjaganya agar mempunyai kekuatan ketika suatu hari perlu digunakan,” pungkasnya.