JAKARTA - Perubahan besar sedang menyapa sistem pelayanan publik di Kota Balikpapan melalui langkah strategis yang baru saja diambil pemerintah kota. Upaya percepatan digitalisasi ini resmi ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama serta peluncuran aplikasi bernama “Sapa Warga” di Hotel Novotel Balikpapan.
Langkah Nyata Digitalisasi Pajak
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan, Idham, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar seremoni. Kegiatan tersebut merupakan bagian integral dari agenda besar Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan masyarakat.
Forum tersebut mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk Bank Indonesia serta Bank Kaltimtara melalui agenda High Level Meeting. Sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi di seluruh lini pemerintahan kota.
Fungsi Utama Aplikasi Sapa Warga
Idham menjelaskan bahwa aplikasi Sapa Warga hadir secara khusus untuk membantu ketua RT dalam mengelola kewajiban perpajakan. Pernyataan tersebut ia sampaikan kepada awak media pada hari Kamis, 16 April 2026, sebagai bentuk transparansi informasi publik.
Melalui aplikasi tersebut, ketua RT kini dapat memonitor status pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan warga di lingkungannya secara real-time. Inovasi ini bertujuan untuk membangun transparansi yang lebih baik sekaligus mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.
Integrasi Platform Pemerintah Kota
Aplikasi baru ini juga telah dirancang untuk terintegrasi sempurna dengan platform digital pemerintah kota lainnya seperti e-Manuntung dan aplikasi Kontingen. Dengan adanya integrasi ini, ketergantungan warga terhadap dokumen fisik atau kertas kini mulai dikurangi secara bertahap.
Surat pemberitahuan pajak terutang kini dapat diunduh secara mandiri oleh warga kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi tersebut. Meskipun distribusi dokumen fisik masih tetap berjalan, masyarakat yang tidak menerimanya kini memiliki akses digital sebagai cadangan yang sangat praktis.
Kemudahan Akses Pembayaran Digital
Tidak berhenti pada monitoring, pemerintah juga memberikan kemudahan akses dalam proses transaksi pembayaran bagi seluruh wajib pajak. Pembayaran PBB saat ini sudah bisa dilakukan melalui berbagai layanan perbankan yang sudah terhubung dengan sistem pemerintah kota.
Layanan tersebut kini tersedia melalui mobile banking Bank Mandiri melalui platform Livin’ serta layanan dari Bank Kaltimtara. Ke depan, pemerintah sedang dalam proses pengembangan agar layanan serupa juga dapat diakses melalui Bank BNI dan Bank BCA.
Efisiensi Belanja Daerah OPD
Dalam forum yang sama, pemerintah juga fokus pada efisiensi internal melalui penandatanganan komitmen penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Kebijakan ini wajib dipatuhi oleh seluruh organisasi perangkat daerah guna memperbaiki tata kelola keuangan yang ada.
Tiap organisasi perangkat daerah kini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan kartu kredit sebagai alat transaksi resmi yang sah. Langkah ini diambil agar seluruh proses belanja daerah menjadi jauh lebih akuntabel dan mudah untuk diawasi secara mendalam.
Identifikasi Potensi Pajak Baru
Selain memperbaiki sistem, BPPDRD Balikpapan juga terus bergerak aktif untuk mengidentifikasi potensi pendapatan pajak yang belum tergali maksimal. Objek pajak yang selama ini belum terdata dengan baik kini mulai dilakukan pembaruan data secara menyeluruh di lapangan.
Kawasan industri serta proyek besar seperti Refinery Development Master Plan milik Pertamina kini menjadi target pemutakhiran data pajak. Sektor properti juga tidak luput dari perhatian, terutama bagi pengembang yang sudah menyelesaikan pembangunan namun belum terdaftar sebagai objek pajak.
Optimisme Terhadap Penerimaan Daerah
Pemerintah Kota Balikpapan menyatakan sikap optimistis bahwa penerimaan daerah akan terus meningkat seiring dengan transformasi digital yang semakin masif. Langkah-langkah ini diyakini akan memberikan dampak positif terhadap struktur pendapatan asli daerah di masa yang akan datang.
Pada akhirnya, perubahan ini bukan hanya soal teknologi, melainkan tentang membangun fondasi kepercayaan yang kuat dengan warga. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat, layaknya sebuah komitmen, harus selalu tumbuh dari dasar keterbukaan, kejujuran, dan kesetiaan yang dijaga bersama.