JAKARTA - Bank Nagari Relaksasi SLIK OJK Perluas Akses KPR Subsidi untuk memudahkan masyarakat memiliki hunian layak. Cek aturan barunya per Jumat, 17 April 2026 di sini.
Langkah berani diambil oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat atau Bank Nagari dalam menyikapi tingginya kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Institusi perbankan ini memutuskan untuk melakukan relaksasi terhadap penilaian Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan ini diharapkan mampu membuka sumbatan penyaluran kredit perumahan yang selama ini terhambat oleh riwayat kredit masa lalu.
Relaksasi ini bukan berarti mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan, melainkan memberikan ruang bagi calon debitur yang memiliki catatan tunggakan kecil atau sudah lunas namun masih tercatat di sistem. Bank Nagari melihat bahwa potensi sektor properti di wilayah Sumatra Barat sangat besar, namun terkendala oleh aturan administratif yang sangat kaku. Dengan adanya penyesuaian ini, banyak keluarga kini memiliki harapan baru untuk memiliki rumah.
Bank Nagari Relaksasi SLIK OJK Perluas Akses KPR Subsidi Memberikan Kemudahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Untuk Mendapatkan Persetujuan Kredit Hunian.
Melalui program ini, Bank Nagari menargetkan peningkatan signifikan dalam realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP maupun Tapera. Direksi bank menegaskan bahwa setiap permohonan akan tetap melalui proses verifikasi yang mendalam, namun dengan kriteria yang lebih manusiawi dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah pusat dalam mengejar target zero backlog perumahan nasional di tahun 2026.
Hingga Jumat, 17 April 2026, antrean calon debitur yang ingin memanfaatkan skema ini terpantau meningkat di berbagai kantor cabang. Bank Nagari juga menggandeng pengembang lokal untuk memastikan ketersediaan unit rumah yang sesuai dengan spesifikasi teknis pemerintah. Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem properti yang lebih sehat dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah operasional bank.
1. KPR Sejahtera FLPP: fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dengan suku bunga tetap 5 persen selama masa tenor bagi masyarakat berpenghasilan rendah
2. KPR Tapera: skema pembiayaan khusus bagi peserta tapera yang menawarkan bunga kompetitif dan kemudahan uang muka untuk kepemilikan rumah pertama
3. Relaksasi Riwayat Kredit: kebijakan penilaian khusus terhadap calon debitur yang memiliki catatan kolektibilitas tertentu di slik ojk dengan kriteria perbaikan yang jelas
4. Skema Uang Muka Rendah: pemberian fasilitas uang muka mulai dari 1 persen bagi nasabah yang memenuhi kriteria administrasi dan teknis dari bank nagari
5. Dokumen Syarat KPR: persyaratan administrasi standar seperti ktp, npwp, dan slip gaji yang harus dilengkapi oleh calon nasabah untuk proses verifikasi digital
6. Lokasi Proyek Perumahan: cakupan wilayah perumahan yang tersedia di berbagai kabupaten dan kota di sumatra barat yang telah mendapatkan persetujuan bank nagari
7. Sertifikat Layak Fungsi: jaminan teknis bahwa bangunan rumah subsidi telah memenuhi standar keamanan dan kenyamanan sebelum dilakukan proses akad jual beli
Mekanisme Penilaian Debitur Pasca Relaksasi SLIK OJK
Dalam aturan terbaru, Bank Nagari memberikan toleransi bagi calon debitur yang pernah mengalami kendala pembayaran kredit konsumtif skala kecil. Jika tunggakan tersebut sudah diselesaikan atau memiliki alasan yang dapat diterima secara logis, bank akan tetap melanjutkan proses analisis kredit. Hal ini sangat berbeda dengan prosedur sebelumnya yang langsung menolak otomatis permohonan jika terdapat catatan negatif di SLIK OJK.
Bank juga akan melihat performa keuangan nasabah dalam 6 bulan terakhir sebagai pertimbangan utama. Fokus utama dialihkan pada kemampuan bayar masa depan (repayment capacity) dibandingkan sekadar melihat riwayat masa lalu yang mungkin terjadi akibat ketidaktahuan atau kesalahan administratif ringan. Pendekatan persuasif ini diambil untuk memastikan penyaluran kredit tepat sasaran dan tetap berkualitas tinggi.
Sinergi Bank Nagari Dengan Pengembang Properti Lokal
Kesuksesan perluasan akses KPR subsidi ini sangat bergantung pada suplai rumah dari para pengembang atau developer. Bank Nagari aktif melakukan pertemuan dengan asosiasi pengembang seperti REI dan Apersi untuk menyelaraskan visi. Pengembang diminta untuk meningkatkan kualitas bangunan sesuai standar pemerintah agar nasabah tidak kecewa setelah melakukan akad kredit dan menempati rumah tersebut.
Pihak bank juga memberikan fasilitas kredit konstruksi bagi pengembang yang membangun perumahan subsidi secara serius. Dengan jaminan ketersediaan lahan dan izin yang lengkap, Bank Nagari siap membiayai proyek-proyek perumahan yang memiliki pasar potensial. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat proses serah terima kunci kepada masyarakat yang sudah sangat mendambakan hunian sendiri.
Dampak Ekonomi Daerah Dari Kebijakan Perbankan Terkini
Sektor properti memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang sangat besar terhadap perekonomian lokal. Dengan lancarnya akses KPR, industri terkait seperti bahan bangunan, tukang bangunan, hingga transportasi akan ikut bergerak. Bank Nagari menyadari bahwa peran mereka bukan hanya sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di daerah asalnya.
Data internal menunjukkan bahwa setiap pembangunan 1.000 unit rumah subsidi dapat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang masif. Hal ini tentu membantu pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan relaksasi SLIK ini merupakan bagian dari strategi besar bank untuk tumbuh bersama masyarakat Sumatra Barat di tengah tantangan ekonomi global tahun 2026.
Komitmen Transparansi Dan Integritas Penyaluran Kredit
Meskipun terdapat relaksasi, Bank Nagari tetap berkomitmen pada praktik perbankan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Proses akad kredit dilakukan secara transparan tanpa ada biaya-biaya tersembunyi yang memberatkan debitur. Bank juga menyediakan layanan pengaduan jika terdapat oknum yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari kebijakan kemudahan akses rumah subsidi ini.
Nasabah dihimbau untuk selalu melakukan konsultasi langsung kepada petugas bank di kantor cabang resmi. Hindari penggunaan jasa perantara atau calo yang menjanjikan kelulusan kredit dengan imbalan uang. Bank Nagari memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hunian melalui prosedur yang telah ditetapkan secara sah oleh direksi dan dewan komisaris bank.