JAKARTA - Wacana mengenai perubahan harga bahan bakar minyak kembali memanas setelah munculnya usulan dari tokoh senior nasional yang memicu perdebatan di ruang publik. Namun, respons cepat datang dari parlemen yang menilai bahwa stabilitas ekonomi masyarakat jauh lebih berharga daripada mengambil opsi kenaikan harga yang berisiko.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Wihadi Wiyanto, secara terbuka meminta mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, untuk meninjau ulang pemikirannya terkait kenaikan harga BBM. Menurut pandangan politiknya, menjaga harga tetap stabil adalah kunci utama agar ekonomi rumah tangga tidak goyah di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi.
Ia memberikan penilaian objektif bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga saat ini sebenarnya masih berada dalam kondisi yang sangat prima. Langkah berani pemerintah untuk tidak mengerek harga energi justru dipandang sebagai stimulus positif yang secara langsung memperkuat daya beli masyarakat di akar rumput.
Stabilitas Anggaran sebagai Perisai Ekonomi Nasional
Kepercayaan diri pemerintah dalam mengelola subsidi energi menjadi indikator bahwa manajemen fiskal kita sedang berada pada jalur yang benar dan sangat terukur. Wihadi menekankan bahwa beban masyarakat tidak boleh ditambah hanya karena ketakutan yang tidak berdasar terhadap kapasitas kantong negara.
“APBN masih berjalan dengan baik dan justru keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dapat menjaga daya beli dan potensi penerimaan negara,” ujar Wihadi dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin, 13 April 2026. Logikanya sangat sederhana, yaitu ketika masyarakat memiliki uang untuk dibelanjakan, maka roda ekonomi akan terus berputar dan menghasilkan penerimaan bagi negara melalui pajak konsumsi.
Jika harga BBM naik, maka efek domino akan segera terjadi mulai dari kenaikan harga pangan hingga biaya transportasi yang mencekik. Hal inilah yang sangat dihindari oleh para pengambil kebijakan di sektor anggaran agar pemulihan ekonomi pascakrisis tetap berjalan sesuai rencana besar nasional.
Menyoal Dampak Psikologis dan Riil dari Usulan Kenaikan Energi
Politisi ini juga merasa perlu mempertanyakan dasar pemikiran yang digunakan oleh Jusuf Kalla saat melontarkan dorongan untuk menaikkan harga energi tersebut. Baginya, menyarankan kenaikan harga di tengah situasi yang mulai membaik justru merupakan langkah mundur yang dapat memperberat beban psikologis para pelaku usaha.
Ia merasa khawatir bahwa narasi yang dibangun untuk menaikkan harga energi hanya akan membuat pemerintah terjebak dalam pusaran krisis yang lebih rumit untuk dikendalikan. “Pernyataan Pak JK untuk mendorong kenaikan harga BBM justru dapat mendorong pemerintah masuk ke dalam situasi yang lebih berat dalam menangani krisis ini,” tuturnya dengan nada penuh peringatan.
Jika pemerintah dipaksa mengikuti usulan tersebut, maka efektivitas penanganan masalah ekonomi lainnya mungkin akan terganggu akibat protes sosial yang bisa saja muncul. Oleh sebab itu, Wihadi memandang penting bagi para tokoh bangsa untuk melihat data makro secara menyeluruh sebelum melemparkan gagasan yang sensitif bagi publik.
Apresiasi Terhadap Keteguhan Strategi Fiskal Pemerintah
Dalam sudut pandang parlemen, keberanian eksekutif dalam mengambil posisi yang pro-rakyat adalah sesuatu yang harus didukung penuh oleh semua elemen politik. Wihadi menilai bahwa strategi yang dijalankan oleh kepemimpinan saat ini telah melalui proses kalkulasi yang sangat matang dan mempertimbangkan segala aspek risiko yang ada.
“Kita harus mengapresiasi Pak Prabowo karena dengan tidak menaikkan harga BBM dalam situasi sekarang justru akan memberikan efek yang baik terhadap pemerintah dan rakyat Indonesia,” kata dia. Kebijakan ini dianggap sebagai bukti nyata kehadiran negara yang senantiasa berdiri sebagai pelindung bagi kelompok masyarakat rentan yang paling terdampak oleh perubahan harga.
Keberhasilan menjaga inflasi agar tidak meledak adalah prestasi tersendiri yang tidak boleh dirusak oleh usulan-usulan yang sifatnya parsial dan mengabaikan kesejahteraan jangka panjang. Bagi DPR, prioritas utama saat ini adalah memastikan setiap rupiah dalam APBN benar-benar digunakan untuk menjaga stabilitas hidup orang banyak tanpa terkecuali.
Pesan Penting untuk Tokoh Bangsa dalam Menanggapi Struktur APBN
Menutup argumennya, Wihadi memberikan teguran yang cukup keras agar diskusi mengenai harga energi tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa pemahaman mendalam pada laporan keuangan negara. Ia berharap semua pihak bisa lebih bijak dalam menyuarakan pendapatnya agar tidak menimbulkan kegaduhan di pasar domestik yang sedang dalam masa pertumbuhan.
Ketegasan ini muncul sebagai upaya untuk menjaga sentimen positif di pasar agar investor tetap percaya bahwa Indonesia mampu mengendalikan inflasi dengan sangat baik. “Jadi saya kira sebelum melihat struktur APBN, lebih baik Pak JK tidak berkomentar dulu,” tegasnya sebagai penutup diskusi yang cukup tajam tersebut.
Harapannya, kolaborasi antara pemerintah dan para tokoh senior tetap mengedepankan data yang valid demi kemajuan bersama di masa depan. Stabilitas adalah harga mati yang harus terus diperjuangkan agar Indonesia tetap tangguh menghadapi berbagai guncangan ekonomi yang datang dari luar maupun dalam negeri.
Pemerintah dipastikan akan terus memantau pergerakan harga minyak dunia secara berkala untuk menyesuaikan strategi subsidi yang paling efisien bagi kas negara. Namun untuk saat ini, keputusan untuk bertahan pada harga lama tetap menjadi pilihan paling rasional demi menyelamatkan ekonomi rakyat dari ancaman inflasi yang destruktif.