JAKARTA - Langkah diplomasi politik yang cukup berani baru saja diambil oleh Bupati Siak, Afni Zulkifli, di hadapan para tokoh penting. Beliau secara terbuka mengajak seluruh anggota DPR dan DPD RI utusan Riau untuk berdiri satu barisan dalam menuntut keadilan anggaran.
Seruan kolaborasi ini digaungkan dalam momentum silaturahmi Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKMPR) yang berlangsung di Balai Dang Merdu BRK Syariah. Acara yang digelar pada Ahad, 12 April 2026 tersebut menjadi saksi bisu upaya daerah dalam mengetuk pintu pusat secara lebih tegas.
Berbagai tokoh besar tampak hadir memenuhi ruangan, mulai dari Plt Gubernur Riau SF Hariyanto hingga Ketua FKMPR Mambang Mit. Hadir pula para petinggi adat seperti Datuk Seri Marjohan dan Datuk Seri Taufik Ikram Jamil yang memperkuat legitimasi pertemuan tersebut.
Ketegasan Hak Daerah
Afni Zulkifli menekankan bahwa perjuangan ini bukanlah tentang posisi daerah yang sedang memohon-mohon atau sekadar mengemis belas kasihan. Sebaliknya, ini adalah tentang menuntut hak rakyat atas kekayaan sumber daya alam yang telah mereka sumbangkan kepada negara.
Bagi beliau, pemenuhan hak daerah adalah instrumen paling krusial untuk memastikan pembangunan bisa menyentuh hingga ke pelosok desa. Keadilan fiskal yang transparan dari pemerintah pusat menjadi fokus utama yang tidak bisa ditawar lagi dalam kondisi bangsa saat ini.
Bupati perempuan pertama di Siak ini berpendapat bahwa menagih hak bukanlah sebuah bentuk perlawanan terhadap kedaulatan negara pusat. Hal tersebut murni merupakan wujud tanggung jawab kepala daerah dalam menjalankan amanat otonomi demi kesejahteraan masyarakat di bawahnya.
Tantangan yang dihadapi daerah memang kian kompleks seiring dengan berubahnya arah kebijakan fiskal nasional yang kini mengadopsi skema program. Perubahan dari sistem lama ke arah program prioritas pusat memaksa daerah untuk melakukan adaptasi yang tidak mudah dan sangat cepat.
Kolaborasi Dengan Senayan
Meskipun pelibatan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan tersebut dirasa sangat minim, Afni tetap menunjukkan komitmen untuk mengawal program nasional. Beliau memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak akan tetap mendukung implementasi agenda pusat selama memberikan manfaat nyata bagi warga lokal.
Namun, dukungan tersebut harus dibarengi dengan komunikasi yang lancar antara kementerian dan pemerintah daerah di tingkat tapak. Itulah sebabnya Afni secara khusus meminta bantuan para legislator Riau yang duduk di kursi empuk Jakarta untuk menjadi penyambung lidah.
Beliau berharap para wakil rakyat di pusat mampu membuka akses komunikasi yang selama ini mungkin masih tersekat atau belum optimal. Dukungan politik dari Senayan dianggap sebagai kunci utama untuk memperjuangkan hak-hak fiskal daerah yang saat ini statusnya masih tertahan.
Afni menyampaikan apresiasi yang tulus atas perhatian yang selama ini telah diberikan oleh para anggota legislatif kepada konstituen di daerah. Namun, menurutnya solidaritas harus terus diperkuat untuk mengetuk pintu kementerian dengan cara-cara yang lebih efektif dan terukur.
Dampak Pemangkasan Anggaran
Pesan utama yang disuarakan adalah mengenai keadilan fiskal yang saat ini terasa cukup berat bagi struktur keuangan di Kabupaten Siak. Meskipun daerah menerima pemangkasan sebesar 50 persen pada tahun 2026, perjuangan untuk sisa anggaran sebelumnya harus tetap berjalan.
Afni meminta agar dana kurang salur untuk periode tahun 2023 hingga 2024 segera disuarakan agar bisa dicairkan oleh pemerintah pusat. Kekuatan kolektif dari seluruh elemen Riau diyakini akan jauh lebih ampuh dalam memperjuangkan hak-hak finansial rakyat yang tertunda tersebut.
Sebagai mantan wartawan, Afni berbicara dengan data yang sangat konkret mengenai tekanan finansial yang sedang mencekik kas daerah saat ini. Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi faktor utama yang menghambat akselerasi pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.
Bayangkan saja, untuk tahun 2026 ini, DBH Kabupaten Siak mengalami penyusutan angka yang sangat signifikan hingga mencapai setengah triliun rupiah. Belum lagi ditambah dengan dana kurang salur dari tahun-tahun sebelumnya yang nilainya juga berada di kisaran angka yang serupa.
Optimisme Kemandirian Daerah
Kondisi ini jelas memberikan dampak domino yang cukup serius terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai proyek infrastruktur penting. Namun, Afni Zulkifli menolak untuk menyerah pada keadaan dan tetap optimis bahwa Kabupaten Siak bisa melewati badai ekonomi ini.
Strategi efisiensi anggaran dilakukan secara ketat di seluruh lini birokrasi guna memastikan layanan dasar masyarakat tidak terganggu. Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama yang terus digenjot sesuai dengan arahan pimpinan di tingkat provinsi.
Gayung pun bersambut, aspirasi yang disampaikan Bupati Siak tersebut langsung direspons positif oleh forum dengan terbitnya sebuah maklumat resmi. Salah satu poin pentingnya adalah pembentukan Forum Komunikasi DPR/DPD RI asal Riau yang akan dipimpin oleh Ahmad dan Karmila.
Langkah konkret lainnya yang disepakati adalah rencana pembentukan sekretariat bersama yang akan berlokasi di jantung ibu kota, Jakarta. Kantor ini nantinya berfungsi sebagai jembatan komunikasi permanen untuk mengonsolidasi seluruh kepentingan strategis Bumi Lancang Kuning di tingkat pusat.
Filosofi Tali Berpilin Tiga
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, juga turut memberikan pandangan mendalam mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektoral di masa sulit. Beliau menekankan bahwa unsur adat, agama, dan pemerintah harus bersinergi kuat untuk menyokong stabilitas jalannya pemerintahan daerah.
Konsep "tali berpilin tiga" yang melibatkan FKMR, MUI, dan LAM dianggap sebagai wadah paling strategis untuk menyatukan seluruh energi sosial. Sinergi ini diperlukan untuk menjaga harmoni masyarakat di tengah keterbatasan fiskal yang diakibatkan oleh dinamika dana transfer pusat.
Hariyanto berpesan agar situasi sulit ini dijadikan momentum emas bagi seluruh kabupaten dan kota untuk memperkuat kemandirian finansial mereka. Bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pusat dianggap tidak lagi sehat bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam jangka panjang.
Sebagai langkah nyata, beliau telah mengumpulkan seluruh unit Samsat di wilayah Riau untuk mencari cara-cara inovatif dalam mendulang pendapatan. Optimalisasi PAD kini menjadi harga mati agar daerah memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi nasional ke depan.