JAKARTA - Harapan besar kini tertuju pada sosok Sekda Provinsi NTB yang baru saja dilantik, Abul Chair, untuk membawa perubahan signifikan. Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, secara terbuka menitipkan mandat berat terkait perbaikan manajemen pemerintahan dan tata kelola keuangan.
Isvie memandang bahwa pengalaman Abul Chair sebelumnya merupakan aset yang sangat berharga bagi birokrasi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Beliau percaya latar belakang Abul sebagai mantan Kepala BPKP Jawa Timur akan menjadi kunci utama dalam membenahi sistem internal.
Optimalisasi Tata Kelola Keuangan
Isvie menyampaikan harapan agar Sekda baru ini bisa segera membaur dengan ritme kerja dan dinamika unik yang ada di NTB. Kerja sama yang solid antara pihak eksekutif dan DPRD menjadi syarat mutlak agar program kerja bisa berjalan tanpa hambatan berarti.
Pernyataan ini beliau sampaikan di tengah suasana hangat kegiatan Halalbihalal IKA Unram yang berlangsung pada Sabtu, 11 April 2026. Fokus utama yang ditekankan adalah bagaimana daerah bisa keluar dari jerat persoalan manajemen keuangan yang selama ini menghantui.
Tantangan yang dihadapi NTB saat ini memang tergolong berat, terutama jika melihat kondisi tekanan fiskal yang kian mencekik. Belum lagi adanya tren penurunan nilai transfer dana dari pemerintah pusat yang memaksa daerah untuk memutar otak lebih keras.
Melihat fenomena tersebut, Isvie mendorong pemerintah daerah untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan anggaran dari pusat. Beliau meminta adanya optimalisasi nyata terhadap seluruh sumber pendapatan lokal yang tersedia, khususnya yang bersumber dari pengelolaan aset daerah.
Penertiban Aset Sebagai Sumber Pendapatan
Ketua DPRD ini menyoroti masih banyaknya aset milik provinsi yang hingga kini pengelolaannya masih jauh dari kata optimal. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah pemanfaatan lahan dan fasilitas di kawasan wisata kelas dunia Gili Trawangan.
Selain itu, potensi besar di Pasar Seni Senggigi yang berlokasi di Lombok Barat juga dianggap belum memberikan dampak ekonomi maksimal. Masih banyak aset lain yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di NTB yang nasibnya serupa, yakni terbengkalai atau kurang terurus.
Oleh karena itu, Isvie secara tegas mendorong Gubernur untuk segera mengambil langkah nyata dalam menertibkan dan mengevaluasi status aset-aset tersebut. Evaluasi ini sangat krusial agar aset yang ada bisa memberikan kontribusi nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.
Hanya dengan peningkatan PAD yang signifikan, NTB bisa memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam mendanai program-program strategis kemasyarakatan. Peran Sekda sebagai panglima birokrasi tentu sangat dinantikan dalam mengeksekusi penertiban administrasi aset yang selama ini semrawut.
Profesionalisme ASN Tanpa Batas Wilayah
Mengenai riuh rendah polemik tentang asal daerah Abul Chair yang bukan merupakan putra daerah asli NTB, Isvie memiliki pandangan yang sangat jernih. Beliau menegaskan bahwa identitas kedaerahan sama sekali bukan masalah dan tidak boleh menjadi penghalang dalam pengabdian birokrasi.
Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), sudah menjadi sumpah jabatan untuk selalu siap ditempatkan di mana pun di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, mempersoalkan asal daerah seseorang dalam jabatan publik menurutnya adalah langkah mundur yang tidak produktif bagi kemajuan daerah.
Isvie juga mengajak seluruh lapisan masyarakat dan elemen politik untuk berlapang dada menerima keputusan penunjukan jabatan strategis tersebut. Menghormati proses administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah cerminan dari kedewasaan dalam bernegara dan berdemokrasi.
Fokus semua pihak saat ini seharusnya bukan lagi pada latar belakang primodial, melainkan pada kinerja nyata yang akan diberikan Sekda. Dukungan publik akan sangat membantu Abul Chair dalam menjalankan transisi kepemimpinan di tingkat sekretariat daerah dengan lebih tenang.
Komitmen Menjaga Stabilitas Ekonomi
Di sisi lain, Abul Chair sendiri telah menyatakan komitmennya yang kuat untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di NTB. Beliau sangat menyadari bahwa dirinya menjabat di tengah situasi tekanan fiskal yang sedang berada pada titik yang cukup krusial.
Tantangan ke depan bukan hanya soal angka pertumbuhan, melainkan juga pemenuhan layanan dasar bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, risiko-risiko yang berkaitan dengan tata kelola birokrasi juga menjadi perhatian utama dalam agenda kerja jangka pendeknya.
Pernyataan tegas ini beliau sampaikan sesaat setelah prosesi pelantikan resmi yang berlangsung pada hari Kamis, 09 April 2026. Abul menekankan bahwa perbaikan birokrasi harus berjalan beriringan dengan kebijakan ekonomi agar tercipta keseimbangan yang sehat bagi daerah.
Untuk mewujudkan itu semua, langkah awal yang akan diambil adalah melakukan konsolidasi internal secara menyeluruh di lingkungan pemerintah provinsi. Konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat soliditas organisasi agar tidak ada lagi ego sektoral yang menghambat pelayanan publik.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Abul Chair juga menyadari bahwa kekuatan eksekutif tidak akan berarti banyak tanpa dukungan politik yang kuat dari pihak legislatif. Membangun jembatan komunikasi dan kerja sama yang harmonis dengan DPRD NTB menjadi prioritas yang tidak kalah penting untuk segera dilaksanakan.
Sinergi antara Sekda dan Dewan diharapkan mampu melahirkan kebijakan-kebijakan anggaran yang lebih pro-rakyat dan efisien dalam penggunaannya. Transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah akan menjadi bukti nyata dari perbaikan tata kelola yang dijanjikan oleh sang Sekda baru.
Masyarakat NTB kini tinggal menunggu hasil dari kolaborasi antara pengalaman teknis Abul Chair dan pengawasan ketat dari Isvie Rupaeda. Jika keduanya berjalan selaras, maka target peningkatan fiskal dan penertiban aset daerah bukan lagi sekadar impian di atas kertas.
Kini saatnya seluruh elemen birokrasi bersatu untuk memastikan bahwa masa jabatan baru ini menjadi titik balik kebangkitan ekonomi NTB. Masa depan kesejahteraan warga sangat bergantung pada seberapa efektif pemerintah daerah mengelola sumber daya yang mereka miliki saat ini.