JAKARTA - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa Papua memasuki babak baru pembangunan pangan.
Dengan percepatan program cetak sawah, peningkatan logistik, dan kolaborasi lintas sektor, Papua diproyeksikan mampu mandiri pangan pada 2027, sejajar dengan pulau-pulau lain di Indonesia.
“Dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor, Papua diproyeksikan mulai mandiri pangan pada 2027 dan sepenuhnya sejajar dengan pulau-pulau lain di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan,” kata Mentan.
Langkah ini diharapkan mengurangi ketergantungan Papua terhadap pasokan dari daerah lain, seperti Makassar atau Jawa, yang selama ini menambah beban biaya transportasi bagi masyarakat lokal.
“Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita ngangkut dari daerah lain, itu biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat,” tegasnya.
Ekspansi Sawah dan Intensifikasi Lahan
Kebutuhan pangan Papua diperkirakan mencapai 660 ribu ton per tahun, sementara kapasitas produksi lokal hanya sekitar 120–124 ribu ton. Kekurangan sekitar 500 ribu ton ini menjadi fokus pemerintah melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.
Perhitungan menunjukkan, dengan penambahan sawah baru masing-masing 20 ribu hektare di wilayah Papua, 50 ribu hektare di Papua Selatan, 17 ribu hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, dalam 5–10 tahun Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.
“Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100 ribu hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita,” ujar Mentan. Langkah ini menjadi strategi jangka panjang untuk memastikan ketersediaan pangan lokal tetap terjaga.
Pangan sebagai Fondasi Stabilitas Bangsa
Dalam kunjungannya ke Papua, Mentan Andi menekankan pentingnya pangan sebagai fondasi stabilitas nasional. Ia menyoroti krisis global yang melanda berbagai negara, mulai dari energi hingga pangan, dan mengingatkan bahwa kekurangan pangan bisa memicu krisis sosial bahkan politik.
“Oleh karena itu, langkah cepat dan permanen terus digeber melalui penyaluran beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP), pembangunan fasilitas gudang wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal,” tegasnya.
Papua Raya yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan sudah dialokasikan lahan sekitar 100 ribu hektare, yang akan digenjot pembangunannya dalam dua tahun ke depan.
“Krisis kesehatan COVID-19, kita bertahan. Krisis lainnya, mampu bertahan. Tapi kalau krisis pangan terjadi, akan melompat krisis politik. Tidak ada satu negara di dunia mampu bertahan kalau pangan bermasalah," jelasnya.
Dialog dengan Petani dan Kelompok Adat
Selain program fisik, Mentan Andi juga menggelar dialog dengan masyarakat Papua, mendengar aspirasi petani, peternak, dan kelompok adat. Ia menanggapi kebutuhan mulai dari bibit jagung, sarana mekanisasi, pengembangan kakao, kopi, kelapa, hingga penguatan peternakan rakyat.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memberdayakan masyarakat lokal, meningkatkan produktivitas, dan memastikan keberlanjutan pangan di Papua. Dengan dukungan teknologi, logistik, dan akses pasar, produksi lokal diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan berkesinambungan.
Program terpadu ini menunjukkan keseriusan pemerintah menjadikan Papua sebagai contoh provinsi yang mampu mengelola pangan sendiri, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor regional dan memastikan stabilitas harga serta ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat.